Category: Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menjajaki kolaborasi strategis dengan PT. Sang Hyang Seri (SHS) dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus mendukung agenda swasembada pangan nasional. 

Kolaborasi tersebut difokuskan pada pengembangan perbenihan padi, jagung, dan kedelai yang selaras dengan Pembangunan Pertanian Lampung serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dibidang Swasembada Pangan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat strategis penguatan ketahanan pangan berkelanjutan antara Pemprov Lampung dan PT. Sang Hyang Seri yang dipimpin langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/2/2026).

Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho menyampaikan bahwa SHS saat ini telah melakukan transformasi menyeluruh dengan fokus utama pada perbenihan. 

SHS memiliki kekuatan infrastruktur berupa 42 pabrik benih di seluruh Indonesia serta pusat perbenihan nasional seluas 3.200 hektare di Sukamandi, Subang.

“Kami berkomitmen fokus penuh di perbenihan. SHS sudah meninggalkan bisnis lain seperti beras dan pupuk. Lampung kami pandang sangat strategis dan berpotensi menjadi basis produksi perbenihan SHS ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, SHS juga mendorong penguatan petani penangkar melalui skema offtake dengan pembayaran maksimal satu hari setelah panen, serta harga yang lebih tinggi dibanding harga pasar, yakni tambahan Rp300 hingga Rp500 per kilogram.

“Skema ini terbukti meningkatkan minat petani penangkar dan menjamin kesejahteraan mereka. Kami berharap skema serupa dapat diterapkan di Lampung,” terangnya.

Selain padi, Adi menjelaskan bahwa SHS juga siap mengembangkan benih jagung dengan target produktivitas hingga 10 ton per hektare, serta benih kedelai melalui kerja sama dengan pemulia dan lembaga riset. 

SHS juga membuka peluang pemanfaatan aset idle milik perusahaan di Nambahrejo, Lampung Tengah, berupa fasilitas R&D dan mesin perbenihan yang dapat dikolaborasikan dengan BUMD.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik komitmen PT. Sang Hyang Seri dan menegaskan kesiapan Pemprov Lampung untuk mendukung investasi serta pengembangan penangkaran dan pabrik benih di daerah.

“Lampung menargetkan penguatan sebagai lumbung pangan nasional. Salah satu kelemahan kita selama ini adalah ketersediaan benih. Jika SHS berinvestasi dan mengembangkan penangkaran serta pabrik di Lampung, tentu ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan produktivitas petani,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga mendorong agar pengembangan perbenihan dilakukan di lokasi-lokasi strategis seperti IP3 Trimurjo, Pringsewu, Tanggamus, dan wilayah lain yang memiliki potensi produktivitas tinggi.

Ia berharap rapat ini menjadi langkah awal perumusan skema kerja sama yang lebih teknis dan terintegrasi, guna memperkuat ekosistem perbenihan di Provinsi Lampung sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menyampaikan bahwa kehadiran PT. Sang Hyang Seri di Lampung dinilai sangat tepat, khususnya dalam mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

“SHS hadir di saat yang tepat, sejalan dengan Asta Cita Presiden dan visi misi Gubernur Lampung. Refocusing SHS pada perbenihan sangat cocok dengan karakter Lampung sebagai provinsi agraris, di mana sekitar 28 persen struktur ekonominya ditopang sektor pertanian,” ujarnya.

Ia menegaskan, Lampung memiliki karakter unggulan yakni padi, jagung, kedelai, dan singkong. 

Ia mengungkapkan pada komoditas padi, Lampung tercatat mengalami surplus produksi pada 2025 dengan capaian sekitar 3,5 juta ton gabah kering giling.

Sementara pada komoditas jagung, Lampung berkontribusi sekitar 8 persen terhadap produksi nasional dan menempati peringkat lima besar nasional.

“Ke depan, kita ingin meningkatkan kembali produksi dan produktivitas, baik padi maupun jagung. Dukungan SHS di bidang perbenihan diharapkan mampu memperkuat basis produksi pertanian Lampung,” tambahnya.

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi di tahun 2026. Sebanyak 62 paket pekerjaan sudah disiapkan untuk digarap serentak.

“Biasanya, setelah lelang rampung, kegiatan di lapangan baru jalan sekitar April atau Mei. Tapi tahun ini, Bapak Gubernur menegaskan agar pembangunan bisa dimulai Maret,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, melalui pernyataan persnya, Selasa (10/2/2026).

Langkah ini diambil lantaran desakan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak. Sejak Januari, pun urai Taufiq, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMBK Lampung di berbagai wilayah telah bergerak melakukan penambalan jalan sementara.

Mitigasi kerusakan jalan, urainya, akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan munculnya lubang-lubang baru. Penambalan ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa berkendara dengan aman.

“Perintahnya jelas, jangan tunggu lama. Masyarakat sudah menunggu jalan yang benar-benar mantap. Kita pun sudah bekerja sejak Januari,” urainya.

Tahun 2025 lalu, jelas Taufiq, Pemprov Lampung mengeksekusi 52 paket pekerjaan jalan. Hasilnya, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai sekitar 79,79 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang masih di bawah 78 persen. Tahun ini, dengan tambahan 10 paket menjadi total 62 pekerjaan, pemerintah menargetkan lonjakan signifikan terhadap kualitas dan jangkauan infrastruktur provinsi.

Proyek 2026 pun tidak hanya fokus pada perbaikan rutin, tetapi juga peningkatan struktur jalan strategis dan pembangunan jembatan penghubung antardaerah.

“Kita ingin percepatan bukan hanya secara waktu, tapi juga kualitas. Karena ketika jalan mantap, ekonomi ikut bergerak,” tutupnya.

Dengan dimulainya pekerjaan fisik lebih awal di 2026, optimisme tinggi tumbuh di kalangan pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal, yang melihat percepatan pembangunan jalan sebagai salah satu pendorong utama percepatan pembangunan ekonomi Lampung ke depan. (*)

Bandar Lampung — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ke-51.

Acara yang mengusung tema “Memperkuat Fondasi Transformasi Digital Ekonomi Perempuan Melalui Sinergi Lintas Sektor Menuju Indonesia Emas 2045” ini diselenggarakan di Balai Keratun Ruang Abung, Selasa (10/02/2026).

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menyampaikan apresiasi atas dedikasi IWAPI selama lebih dari setengah abad dalam memberdayakan perempuan dan memperkuat ekonomi keluarga, khususnya di Provinsi Lampung.

“Ibu-ibu yang tergabung dalam IWAPI adalah wanita tangguh. Tidak hanya berjuang untuk usahanya sendiri, tetapi juga konsisten memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM yang 80 persennya adalah perempuan,” ujar Purnama.

Ia menekankan pentingnya adaptasi digital bagi para pengusaha di era sekarang. Menurutnya, pemasaran konvensional harus mulai dipadukan dengan strategi digital untuk menembus batas pasar global.

“Dahulu pemasaran terbatas secara offline, namun kini era digital memudahkan kita. Meski ada kendala seperti sinyal atau literasi teknologi, pemerintah dan IWAPI hadir untuk memberikan edukasi agar produk unggulan Lampung bisa berdaya saing nasional maupun internasional,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Lampung, Dr. Ir. Hj. Armalia Reny WA, MM, mengungkapkan bahwa 85 persen anggota IWAPI terdiri dari pelaku UMKM. Ia menegaskan komitmen IWAPI untuk membantu anggota dalam mengatasi tantangan permodalan dan pemasaran.

“Kami bekerja sama dengan lintas sektor, termasuk perbankan seperti BRI, untuk memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan hingga Rp100 juta. Saya berpesan agar bantuan modal ini digunakan secara konsisten dan bertanggung jawab untuk pengembangan usaha,” kata Armalia Reny.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian motivasi kepada pengusaha muda (Generasi Z) untuk didorong menjadi wiraswasta menuju kemandirian ekonomi bangsa. (*)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Hal tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung pada Januari 2026 yang tercatat 1,9 persen, terendah di Sumatera dan termasuk 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.

Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara daring oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, dari Ruang Command Center Lantai 2, Senin (9/2/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,11 persen (year on year), sementara inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,92 persen (yoy).

Tito menegaskan bahwa menjaga keseimbangan inflasi menjadi kunci agar kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan beriringan.

Ia menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi tertinggi Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen.

Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan listrik 2.200 VA ke bawah, sementara pada tahun 2026 subsidi tersebut tidak lagi diberikan.

Meski demikian, Tito menekankan bahwa jika dilihat dari inflasi month to month, kondisi nasional justru menunjukkan deflasi dari 0,64 persen pada Desember menjadi -0,15 persen pada Januari, yang merupakan kabar baik karena menunjukkan harga barang dan jasa relatif terkendali. Penyumbang deflasi berasal dari kelompok makanan dan minuman (-1,03 persen) serta transportasi (-0,46 persen).

Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Lampung mencatatkan kinerja pengendalian harga yang sangat baik. Indeks Perubahan Harga (IPH) Lampung turun sebesar -0,08 persen pada Minggu I Februari 2026, menandakan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis di daerah tetap terjaga.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi Januari 2026 yang relatif tinggi secara nasional disebabkan oleh fenomena Low Base Effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik pada Januari dan Februari. Ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret dan April 2026.

Lebih lanjut disampaikan, pada Minggu pertama Februari 2026, sebanyak 22 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 18 provinsi mengalami peningkatan. Lampung kembali mencatat penurunan IPH sebesar 0,08 persen, yang disumbang oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Dengan inflasi yang rendah dan stabil, Lampung semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi dengan iklim ekonomi yang kondusif, ramah bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)

Banten – Presiden RI menekankan pentingnya peran pers sebagai suluh peradaban di tengah disrupsi teknologi dan dominasi algoritma. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat membacakan sambutan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

​Hadir dalam acara tersebut para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, tokoh pers nasional, serta para Gubernur, termasuk Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang hadir secara langsung memberikan dukungan terhadap eksistensi pers tanah air.

​Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa meski saat ini algoritma seolah menjadi “raja dunia”, kualitas demokrasi tetap sangat bergantung pada kualitas pers.

“Arah bangsa, baik buruknya demokrasi, tetap harus di tangan kualitas media dan pers kita. Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia menjadi suluh peradaban, menjadi motor perubahan,” ujar Presiden.

​Ia juga menyoroti risiko penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang tanpa verifikasi dapat melahirkan “berita halusinasi”. Menurutnya, pers harus tetap mempertahankan sentuhan manusia agar tidak kehilangan empati.

“Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa,” tegasnya.

​Sebagai bentuk dukungan nyata, Presiden menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi media massa melalui implementasi kebijakan publisher rights. Hal ini penting agar media massa mendapatkan keadilan ekonomi di tengah fragmentasi audiens yang semakin kompleks.

Presiden menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen pers untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyukseskan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

“Informasi yang berkualitas akan melahirkan publik yang cerdas. Publik yang cerdas akan memperkuat ekonomi yang berdaulat,” pungkasnya.

​Lampung Resmi Tuan Rumah HPN 2027
​Momen HPN 2026 ini juga menjadi kabar baik bagi Provinsi Lampung. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ahmad Munir, secara resmi menetapkan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) sekaligus Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tahun 2027.

​Penetapan ini menyusul penyerahan surat dukungan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diserahkan langsung oleh Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah kepada Ahmad Munir saat Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI di Hotel Aston, Banten, Sabtu (7/2/2026) lalu.

​Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan kesiapan penuh Provinsi Lampung untuk menyambut para jurnalis se-Indonesia pada tahun mendatang. Lampung dinilai memiliki sarana olahraga yang memadai, akses transportasi strategis, serta dukungan akomodasi yang cukup.

​Dalam surat dukungannya, Gubernur Lampung meyakini agenda besar tersebut akan berdampak luas bagi kemajuan daerah.

“Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 di Lampung diyakini tidak hanya berjalan lancar dan sukses, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi daerah, pariwisata, ekonomi lokal, serta memperkuat solidaritas wartawan se-Indonesia,” ungkap Gubernur dalam kutipan suratnya. (*)

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Bank Lampung yang dikemas dalam acara Bank Lampung RUN 2026 di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (08/02/2026).

Acara yang diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Lampung atas dedikasi selama enam dekade dalam melayani masyarakat. Menurutnya, usia 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang membuktikan ketangguhan Bank Lampung dalam beradaptasi dan bertumbuh.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada Bank Lampung. Ini bukan sekedar angka di kalender, melainkan perjalanan panjang penuh dedikasi. Jika pembangunan ibarat membangun rumah, maka fondasinya adalah kepercayaan masyarakat. Bank Lampung telah berhasil menjaga fondasi itu hingga menjadi bank daerah yang besar dan membanggakan,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyoroti peran strategis Bank Lampung dalam menjangkau pelosok daerah. Dengan populasi Lampung yang mencapai 9,5 juta jiwa, kehadiran Bank Lampung hingga ke desa-desa telah menjadi penggerak roda ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM.

“Ke depan, tantangan perbankan semakin besar dengan perubahan teknologi yang cepat. Saya berharap Bank Lampung terus adaptif, inovatif, dan transparan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar kita bisa maju bersama,” tambah Gubernur.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bank Lampung RUN tahun ini merupakan tahun kedua. Ia menegaskan bahwa kehadiran ribuan peserta menjadi bukti bahwa Bank Lampung adalah milik seluruh masyarakat Lampung.

“Kehadiran lebih dari 5.000 peserta hari ini adalah energi positif bagi kami untuk terus bergerak maju. Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah, pada hari ini kami juga melaksanakan pengundian hadiah utama Tabungan Lokal dengan total hadiah sebesar Rp1 miliar,” jelas Indra.

Indra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Lampung selaku pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan. Ia berkomitmen bahwa Bank Lampung akan terus bertransformasi memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan demi menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

“Kami bertekad untuk terus bertransformasi menjadi bank daerah yang sehat, kuat, dan kompetitif, serta konsisten melayani dengan hati untuk kesejahteraan Bumi Lampung,” tutupnya.

Acara diakhiri dengan pelepasan peserta lari oleh Gubernur Lampung dan pengundian grand prize tabungan yang disaksikan oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan direksi Bank Lampung. (*)

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan KORVE Gerakan Bersih-bersih Serentak di sepanjang jalan menuju Pulau Pasaran hingga kawasan Pulau Pasaran, Jumat (06/02/2026).

Kegiatan diawali dengan apel bersama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta jajaran Forkopimda hadir dalam apel tersebut. Usai apel, seluruh unsur yang hadir, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, turun langsung dan terlibat aktif dalam kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat.

Aksi gotong royong ini didukung oleh masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga para pemangku kepentingan yang bersama-sama membersihkan sampah di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, kegiatan KORVE merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan KORVE.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, atas arahan Bapak Gubernur Lampung, melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan KORVE atau gerakan bersih-bersih secara gotong royong di lingkungan sekitar,” ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menumbuhkan budaya bersih di tengah masyarakat.

“Hari ini kita lihat bersama, Bu Wali Kota Eva Dwiana dan Forkopimda Kota Bandar Lampung turun langsung membersihkan sampah, khususnya di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kelurahan Kota Karang, Pulau Pasaran. InsyaAllah ini dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan,” lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kita melakukan bersih-bersih bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa, baik dari Kota Bandar Lampung maupun dari provinsi,” kata Eva Dwiana.

Ia berharap gerakan KORVE dapat terus digelorakan dan menjadi budaya di seluruh wilayah Lampung.

“Harapan kita bukan hanya Bandar Lampung saja, tetapi semua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Ayo kita sama-sama bersih-bersih daerah kita masing-masing untuk mendukung Asta Cita dan arahan Bapak Gubernur Lampung. Kalau kita semua bersih, insyaAllah Provinsi Lampung akan semakin luar biasa,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan jajaran Forkopimda juga meninjau langsung sentra pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran sebagai salah satu potensi unggulan ekonomi masyarakat pesisir. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Dukung Instruksi Presiden, Pemprov Lampung Laksanakan KORVE di Teluk Betung Timur

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan KORVE Gerakan Bersih-bersih Serentak di sepanjang jalan menuju Pulau Pasaran hingga kawasan Pulau Pasaran, Jumat (06/02/2026).

Kegiatan diawali dengan apel bersama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta jajaran Forkopimda hadir dalam apel tersebut. Usai apel, seluruh unsur yang hadir, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, turun langsung dan terlibat aktif dalam kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat.

Aksi gotong royong ini didukung oleh masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga para pemangku kepentingan yang bersama-sama membersihkan sampah di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, kegiatan KORVE merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan KORVE.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, atas arahan Bapak Gubernur Lampung, melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan KORVE atau gerakan bersih-bersih secara gotong royong di lingkungan sekitar,” ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menumbuhkan budaya bersih di tengah masyarakat.

“Hari ini kita lihat bersama, Bu Wali Kota Eva Dwiana dan Forkopimda Kota Bandar Lampung turun langsung membersihkan sampah, khususnya di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kelurahan Kota Karang, Pulau Pasaran. InsyaAllah ini dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan,” lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kita melakukan bersih-bersih bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa, baik dari Kota Bandar Lampung maupun dari provinsi,” kata Eva Dwiana.

Ia berharap gerakan KORVE dapat terus digelorakan dan menjadi budaya di seluruh wilayah Lampung.

“Harapan kita bukan hanya Bandar Lampung saja, tetapi semua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Ayo kita sama-sama bersih-bersih daerah kita masing-masing untuk mendukung Asta Cita dan arahan Bapak Gubernur Lampung. Kalau kita semua bersih, insyaAllah Provinsi Lampung akan semakin luar biasa,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan jajaran Forkopimda juga meninjau langsung sentra pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran sebagai salah satu potensi unggulan ekonomi masyarakat pesisir. (*)

Bandar Lampung — Provinsi Lampung mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, menurun 0,34 poin dibandingkan Maret 2025 yang masih berada di angka 10,00 persen.

Capaian ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026). Dengan angka tersebut, Lampung resmi memasuki era kemiskinan satu digit, sebuah tonggak sejarah baru dalam pembangunan sosial ekonomi daerah.

“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Ahmad Riswan.

BPS menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari berbagai indikator ekonomi yang membaik. Pada September 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung tercatat sebesar 108,51, atau naik sekitar 8 persen dibandingkan tahun dasar.

Kondisi inflasi yang relatif terkendali berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen, yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan, serta peluang kerja.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tercatat meningkat sebesar 4,89 persen, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin menggeliat.

Dari sektor perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang tercatat 127,62 pada awal Februari 2026 menjadi indikator positif kesejahteraan petani. Meski produksi padi mengalami penurunan, daya tukar petani yang masih tinggi menunjukkan adanya potensi peningkatan pendapatan petani ke depan, yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah desa.

Secara jumlah, penduduk miskin di Lampung pada September 2025 tercatat sebanyak 860,13 ribu orang. BPS menegaskan, angka ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran.

“BPS siap mendukung percepatan penurunan kemiskinan melalui penyediaan data yang akurat dan berkelanjutan,” kata Ahmad Riswan.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 10,88 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 7,37 persen. Menariknya, penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan menunjukkan tren yang signifikan.

“Ini menjadi bukti bahwa program pembangunan desa mulai menunjukkan hasil positif, mengingat desa selama ini merupakan kantong utama kemiskinan,” jelasnya.

Tak hanya dari sisi persentase, kualitas kemiskinan di Lampung juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,539 menjadi 1,228, menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga peluang untuk keluar dari kemiskinan semakin besar.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga membaik, turun dari 0,344 menjadi 0,242. Penurunan ini mengindikasikan semakin homogennya kondisi pengeluaran rumah tangga miskin, serta meningkatnya efektivitas program bantuan sosial yang disalurkan.

Dari sisi ketimpangan, Gini Ratio Lampung pada September 2025 tercatat 0,287, turun dari 0,292 pada periode sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk di Lampung semakin menyempit.

Penguatan data ketimpangan juga terlihat dari struktur pengeluaran penduduk. Porsi konsumsi 20 persen kelompok berpengeluaran tertinggi turun dari 38,82 persen menjadi sekitar 38,80 persen, menandakan distribusi pengeluaran yang semakin merata di masyarakat.

BPS menegaskan bahwa seluruh indikator ini memberikan gambaran positif mengenai profil kesejahteraan masyarakat Lampung. Penurunan kemiskinan, membaiknya kualitas hidup penduduk miskin, serta menyempitnya ketimpangan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah ke depan.

“Data statistik ini kami harapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga upaya percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dapat terus berlanjut,” pungkas Ahmad Riswan.

Capaian ini semakin memperkuat optimisme bahwa Provinsi Lampung berada di jalur yang tepat menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk pertamakalinya meraih penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penghargaan tersebut diberikan khusus kepada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung, setelah dinilai memenuhi seluruh persyaratan ketat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Inspektur Provinsi Lampung, Dra. Bayana, M.Si, CGCAE menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan sistem penilaian yang dilakukan Kemenpan RB terhadap perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Penilaian ini mencakup 662 indikator, di antaranya kewajiban menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, hingga Inspektorat.

“Tidak semua perangkat daerah yang memberikan pelayanan bisa kita ajukan. Ada beberapa yang belum memenuhi syarat penilaian,” ujar Bayana saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (4/2/2026).

Ia menyebutkan, selama kurang lebih enam sampai delapan bulan, Inspektorat Provinsi Lampung melakukan pendampingan intensif terhadap RSJ, mulai dari pemenuhan administrasi hingga kesiapan menghadapi proses penilaian.

Hasilnya, pada 30 Januari 2025, Pemprov Lampung menerima surat resmi dari Kemenpan RB yang menyatakan RSJ Provinsi Lampung berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

“Alhamdulillah, akhirnya Lampung mendapatkan predikat Zona Integritas WBK melalui Rumah Sakit Jiwa Daerah. Kami ingin Zona Integritas ini bisa terlaksana di seluruh pelayanan publik,” tegas Inspektur.

Keberhasilan ini tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan langkah lanjutan pada tahun 2026, dengan rencana mengikutsertakan lebih banyak perangkat daerah dalam penilaian Zona Integritas.

Beberapa instansi yang dipersiapkan antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Bapenda dalam hal ini adalah Samsat yang memberikan pelayanan di bidang perpajakan.

“Harapannya seluruh aparatur pelayanan publik di Lampung mulai berbenah sejak awal tahun, mempersiapkan diri untuk memenuhi standar penilaian yang ditetapkan,” kata dia.

Meski demikian, Bayana menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, capaian ini harus menjadi komitmen bersama bagi seluruh ASN untuk memberikan pelayanan yang berintegritas, akuntabel, dan profesional.

“Penghargaan ini bukan akhir dari tujuan kita. Tapi paling tidak menjadi komitmen bagi seluruh ASN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lampung,” tegasnya.

Penghargaan Zona Integritas WBK tersebut dijadwalkan akan diserahkan langsung oleh Kemenpan RB pada Rabu, 11 Februari 2026 mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung juga menerima undangan penghargaan SAKIP, setelah untuk pertama kalinya berhasil meningkatkan predikat dari B menjadi BB.

“Kita bersyukur SAKIP Lampung naik dari B ke BB. Mudah-mudahan ke depan bisa meningkat lagi menjadi predikat A,” tutupnya.

Kemudian pada capaian MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) . Provinsi Lampung juga meraih peningkatan dari nilai 87,48 pada tahun 2024 naik menjadi 90,00. Nilai tersebut membuat Lampung naik ke peringkat lima besar di Indonesia.

“Kami sinergi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi dalam program MCSP KPK untuk memastikan kepatuhan daerah pada area intervensi pencegahan korupsi,” tegasnya.

Bayana juga menegaskan terus memastikan integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik.

“Kami pastikan integritas petugas terjaga. Masyarakat bisa lapor ketika ada APIP yang melakukan penyelewengan tugas atau bahkan melakukan praktek pungli,” tegasnya.

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, di Gedung Pusiban, Senin (2/2/2026).

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Melalui aturan terbaru ini, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya standarisasi waktu kerja guna mendorong produktivitas serta memberikan kepastian hukum dalam fleksibilitas kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

​Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa hari kerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kini resmi ditetapkan sebanyak lima hari dalam seminggu, yakni Senin hingga Jumat. Adapun total jam kerja efektif yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai adalah minimal 37 jam 30 menit per minggu.

​Secara teknis, pada hari reguler, ASN akan memulai pekerjaan pada pukul 07.30 – 16.00 WIB dan Jumat 07.30 – 16.30 WIB. Sementara itu, terdapat kekhususan pada bulan suci Ramadan, dimana jam kerja disesuaikan menjadi 32 jam 30 menit seminggu dengan waktu masuk pukul 08.00 – 15.00 WIB dan Jumat 08.00 – 15.30 WIB.

​Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan atensi khusus bagi perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau dukungan operasional 24 jam, seperti rumah sakit daerah, satuan pendidikan, dan kantor pengelolaan pendapatan daerah (Samsat). Unit-unit tersebut diperkenankan mengatur jadwal kerja melalui sistem shift atau jadwal piket kantor guna menjamin ketersediaan petugas dalam menangani situasi darurat maupun kebutuhan mendesak masyarakat.

​Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Gubernur Lampung menekankan bahwa regulasi terbaru ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan efisien. Aturan ini menetapkan lima hari kerja bagi ASN, yakni dari Senin hingga Jumat.

​”Pergub ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengatur hari dan jam kerja ASN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, serta memberikan ruang fleksibilitas yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Gubernur.

​Kebijakan ini juga diharapkan mampu menjadi stimulus bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan disiplin dan inovasi dalam pelayanan publik. Gubernur berpesan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengimplementasikan aturan ini dengan baik tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

​”Mari kita jadikan momentum ini untuk membuktikan bahwa ASN Lampung adalah aparatur yang profesional, adaptif, dan selalu berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

​Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para Staf Ahli Gubernur, Kepala OPD, Direktur Rumah Sakit, serta Kepala Bagian Organisasi dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang hadir baik secara luring maupun daring. (“)

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, di Gedung Pusiban, Senin (2/2/2026).

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Melalui aturan terbaru ini, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya standarisasi waktu kerja guna mendorong produktivitas serta memberikan kepastian hukum dalam fleksibilitas kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

​Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa hari kerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kini resmi ditetapkan sebanyak lima hari dalam seminggu, yakni Senin hingga Jumat. Adapun total jam kerja efektif yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai adalah minimal 37 jam 30 menit per minggu.

​Secara teknis, pada hari reguler, ASN akan memulai pekerjaan pada pukul 07.30 – 16.00 WIB dan Jumat 07.30 – 16.30 WIB. Sementara itu, terdapat kekhususan pada bulan suci Ramadan, dimana jam kerja disesuaikan menjadi 32 jam 30 menit seminggu dengan waktu masuk pukul 08.00 – 15.00 WIB dan Jumat 08.00 – 15.30 WIB.

​Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan atensi khusus bagi perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau dukungan operasional 24 jam, seperti rumah sakit daerah, satuan pendidikan, dan kantor pengelolaan pendapatan daerah (Samsat). Unit-unit tersebut diperkenankan mengatur jadwal kerja melalui sistem shift atau jadwal piket kantor guna menjamin ketersediaan petugas dalam menangani situasi darurat maupun kebutuhan mendesak masyarakat.

​Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Gubernur Lampung menekankan bahwa regulasi terbaru ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan efisien. Aturan ini menetapkan lima hari kerja bagi ASN, yakni dari Senin hingga Jumat.

​”Pergub ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengatur hari dan jam kerja ASN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, serta memberikan ruang fleksibilitas yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Gubernur.

​Kebijakan ini juga diharapkan mampu menjadi stimulus bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan disiplin dan inovasi dalam pelayanan publik. Gubernur berpesan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengimplementasikan aturan ini dengan baik tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

​”Mari kita jadikan momentum ini untuk membuktikan bahwa ASN Lampung adalah aparatur yang profesional, adaptif, dan selalu berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

​Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para Staf Ahli Gubernur, Kepala OPD, Direktur Rumah Sakit, serta Kepala Bagian Organisasi dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang hadir baik secara luring maupun daring.

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menghadiri Kick Off Piala Dunia yang diselenggarakan oleh TVRI Lampung, bertempat di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (1/2/2026).

Acara kick off ini menjadi momentum awal untuk membangkitkan semangat masyarakat, khususnya pecinta sepak bola di Provinsi Lampung, dalam menyambut perhelatan olahraga terbesar di dunia.

Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Marindo, menyampaikan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Pengembangan Olahraga Khususnya di Provinsi Lampung.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat berkomitmen untuk mendukung dunia olahraga khususnya yang ada di Provinsi Lampung,” ucapnya.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan Piala Dunia melalui siaran televisi TVRI

“Untuk masyarakat Lampung, kita semua bisa menyaksikan Piala dunia secara langsung di Stasiun televisi kebanggan masyarakat Indonesia yaitu TVRI, oleh karenanya, jika kita ingat piala dunia, ingat TVRI,” katanya.

Acara kick off ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya dialog interaktif, hiburan, serta pemaparan program-program TVRI Lampung terkait penayangan Piala Dunia yang akan dimulai pada bulan Juni 2026. (*)

Jakarta – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional yang berhasil meraih penghargaan dalam penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia dengan predikat kualitas tertinggi kategori Pemerintah Provinsi.

Provinsi Lampung menjadi satu-satunya pemerintah provinsi dari 38 provinsi di Indonesia yang berhasil meraih kategori Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.

Penghargaan diserahkan oleh perwakilan Ombudsman RI dan diterima oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela,, dalam acara Penyampaian Opini Ombudsman RI yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (29/01/2026).

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam sambutannya menjelaskan bahwa mulai tahun 2025, Ombudsman melakukan transformasi signifikan. Jika sebelumnya sejak tahun 2011 penilaian berfokus pada zona kepatuhan, kini berubah menjadi penilaian maladministrasi yang menghasilkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan hasil pengawasan. Fokus opini kini lebih tajam pada aspek kepuasan masyarakat serta kepatuhan instansi terhadap produk hukum Ombudsman, seperti tindakan korektif dan rekomendasi,” ujar Mokhammad Najih.

Pada tahun 2025, Ombudsman melakukan penilaian terhadap 310 instansi yang terdiri dari 38 Kementerian, 8 Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, 56 Pemerintah Kota, 170 Pemerintah Kabupaten.

Dari total 38 Pemerintah Provinsi yang menjadi lokus penilaian di seluruh Indonesia, Provinsi Lampung tercatat sebagai satu-satunya provinsi yang masuk dalam kategori Kualitas Tertinggi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa capaian ini merupakan momen strategis untuk merenungkan kualitas pelayanan publik.

“Kualitas pelayanan publik berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat. Meski negara memiliki regulasi baik dan anggaran besar, jika pelayanan publik masih dipenuhi praktik maladministrasi, maka legitimasi negara akan melemah. Ketika birokrasi berkualitas, kepercayaan rakyat akan meningkat,” tegas Yusril.

Hasil opini ini diharapkan menjadi panduan utama bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan dan mencegah terjadinya maladministrasi berulang.

Dalam kesempatan terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan aparatur yang terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta menempatkan kepentingan masyarakat dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung sebagai prioritas utama,” ucap Sekdaprov Marindo. (*)

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan pengolahan singkong yang telah mematuhi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu serta membuka akses penerimaan singkong dari petani lokal.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dunia usaha dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.

“Terimakasih atas kerjasamanya. Saya berharap ini menjaga stabilisasi tata kelola singkong di Lampung melalui strategi ganda, yaitu menjaga keberlanjutan industri sekaligus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan petani,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Kamis (29/01/2025).

Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2025 menjadi landasan penting dalam penataan sistem produksi, distribusi, hingga pengolahan ubi kayu. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan antara petani dan industri, sekaligus mendorong hilirisasi komoditas strategis unggulan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai kepatuhan perusahaan terhadap Pergub tersebut merupakan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Selain itu, keterbukaan perusahaan dalam menerima singkong hasil panen petani lokal dinilai sangat membantu menjaga keberlanjutan usaha tani, terutama di tengah dinamika pasar dan fluktuasi harga komoditas.

Pemprov Lampung berharap sinergi antara pemerintah, petani, dan dunia usaha ini terus diperkuat agar tata kelola ubi kayu di Lampung semakin tertata, berdaya saing, dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian daerah.

Pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha pengolahan singkong di Lampung untuk bersama-sama mendukung implementasi Pergub tersebut sebagai upaya terwujudnya perlindungan petani, kepastian usaha, serta pengembangan hilirisasi ubi kayu yang berkelanjutan. (*)

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela melakukan diskusi lanjutan bersama PT. Olam Indonesia serta tim Partnership for Forests (P4F) dari pemerintah Inggris, di RM. Rumah Kayu, Bandar Lampung, Selasa (27/1/2026). Pertemuan berlangsung sebagai tindak lanjut kerja sama pengembangan komoditas kehutanan sosial.

Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kunjungan lapangan hilirisasi kakao di Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Site visit dilakukan untuk melihat langsung potensi kakao petani perhutanan sosial yang akan masuk dalam skema hilirisasi berbasis agroforestri.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengatakan, kerja sama dengan PT. Olam telah memiliki dasar yang kuat melalui nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Kolaborasi ini difokuskan pada hilirisasi kakao sekaligus peningkatan kualitas budidaya petani.

“Kami hari ini membersamai PT Olam yang melakukan site visit di beberapa daerah yang sudah disepakati dalam MoU, termasuk Pesawaran dan Lampung Timur, terkait kerja sama hilirisasi kakao,” ucap Wagub Jihan. Ia menambahkan, hasil observasi menunjukkan kualitas kakao petani Lampung dinilai baik dan proyek ini disambut optimistis oleh semua pihak.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyampaikan, pembahasan kerja sama dengan PT. Olam telah berlangsung intensif dan mendapat dukungan penuh dari Gubernur Lampung. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani perhutanan sosial.

“Petani perhutanan sosial banyak yang membudidayakan kakao, dan PT Olam memiliki ketertarikan kuat pada komoditas ini. Mereka akan ikut membina petani sekaligus melakukan hilirisasi kakao,” ujarnya. Ia menilai kerja sama ini mendorong transisi dari sistem monokultur ke agroforestri yang lebih berkelanjutan.

Pendekatan agroforestri dinilai mampu menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi dan ekologis hutan. Petani tetap memperoleh manfaat ekonomi, sementara fungsi lingkungan hutan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara bersama-sama.

Direktur PT. Olam Food Ingredients (OFI) Indonesia, Imam Suharto mengatakan pihaknya telah menjalankan pendampingan kakao berbasis agroforestri di lahan pertanian sejak 2015. Model tersebut dinilai berhasil dan siap diperluas ke kawasan perhutanan sosial di Lampung.

“Kami menemukan visi yang sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengembangkan kakao agroforestri dan multi komoditas di lahan perhutanan sosial,” ujar Imam.

Proyek ini direncanakan mencakup sekitar 35.000 hektare lahan perhutanan sosial dengan melibatkan 18.000 petani di empat kabupaten.

Imam Suharto menambahkan, proyek ini mendapat perhatian dari Pemerintah Inggris melalui FCDO dan diharapkan menjadi percontohan global. PT. Olam menargetkan implementasi program dapat dimulai paling lambat pada Maret 2026, setelah seluruh tahapan persiapan disepakati bersama pemerintah daerah. (*)

Lampung Selatan – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, melakukan panen buah anggur dan melon sebagai bentuk nyata optimalisasi lahan produktif di PKK Agro Park, Desa Sabah Balau, Senin (26/01/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi pesan bagi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan mandiri yang bernilai ekonomis tinggi.

Dalam kegiatan tersebut, Purnama Wulan Sari mengapresiasi kualitas hasil budi daya yang dinilainya sangat baik dan menarik.

“Warna anggurnya sangat eye catching. Panen sore ini merupakan varian Andrew yang merupakan periode panen terakhir sebelum kita mulai kembali siklus tanam di bulan Mei mendatang,” jelasnya.

Dari hasil panen kali ini, tercatat sebanyak 8,5 kg anggur berkualitas berhasil dikumpulkan dengan nilai jual mencapai Rp100.000,- per kilogram.

Selain anggur, TP. PKK Provinsi Lampung juga merampungkan panen melon periode keempat dengan total berat 7,6 kg yang dibanderol seharga Rp35.000,- per kilogram.

Purnama Wulan Sari menegaskan bahwa PKK Agro Park merupakan proyek percontohan yang diharapkan mampu memotivasi para ibu rumah tangga dan masyarakat luas untuk mulai menanam kebutuhan pokok secara mandiri.

“Agro Park ini kita desain untuk menanam buah dan sayur yang merupakan kebutuhan pokok rumah tangga. Kami mengundang masyarakat untuk datang dan melihat, bahwa jika dikelola dengan baik, lahan terbatas pun bisa menghasilkan produk pertanian yang luar biasa,” tutupnya. (*)

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten/Kota Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Lampung periode 2026–2031 di Mahan Agung, Senin (26/01/2026).

Pengukuhan tersebut dihadiri Ketua Umum DPP PPLIPI Dra. Hj. Indah Suryadharma Ali, MBA, Ketua DPW PPLIPI Lampung Dra. Hj. Ellya Saleh, M.M., serta Purnama Wulan Sari Mirza selaku Dewan Pembina PPLIPI Lampung. Sejumlah pimpinan organisasi perempuan, dan pejabat Pemprov Lampung juga tampak hadir.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan peran strategis perempuan dalam menjawab persoalan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Lampung. Ia menyebut Lampung masih menghadapi tantangan serius, mulai dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga tingginya angka putus sekolah dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“IPM Lampung masih terendah di Sumatera. Dari sekitar 110.000 lulusan SMA setiap tahun, hanya sekitar 30.000 yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari jumlah yang tidak melanjutkan itu, lebih dari separuh adalah perempuan,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyoroti fenomena perempuan Lampung yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Setiap tahun, sekitar 25.000 perempuan Lampung bekerja ke luar negeri, yang menurutnya menimbulkan dampak sosial lanjutan, seperti meningkatnya angka perceraian dan menurunnya kualitas pengasuhan anak.

“Dalam setahun ada sekitar 25.000 kasus perceraian di Lampung. Banyak di antaranya terkait dengan persoalan keluarga TKW. Ini berdampak langsung pada anak-anak, baik dari sisi pendidikan maupun psikologis,” kata Gubernur.

Selain itu, Gubernur menyebutkan pada 2025 tercatat 836 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak perempuan. Ia mengakui keterbatasan fasilitas penanganan, seperti safe house dan tenaga visum, masih menjadi persoalan serius di daerah.

Gubernur mendorong PPLIPI untuk berperan aktif dalam advokasi dan pemberdayaan perempuan, termasuk mendukung penambahan safe house dan penguatan layanan pendampingan korban. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan organisasi perempuan menjadi kunci karena keterbatasan sumber daya aparatur negara.

“Kami mengurus lebih dari 4,5 juta perempuan di Lampung, sementara ASN perempuan jumlahnya sangat terbatas. Karena itu, peran organisasi seperti PPLIPI sangat penting untuk menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa,” ujarnya.

Dalam konteks kebijakan nasional, Gubernur juga menekankan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang kini memprioritaskan desa sebagai pusat pertumbuhan. Ia menilai kebijakan tersebut membuka peluang besar bagi perempuan, terutama di sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung.

Saat ini, sekitar 60 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung berasal dari UMKM, dengan lebih dari 70 persen pelakunya adalah perempuan. Namun, ia mengakui banyak UMKM perempuan belum berkelanjutan akibat lemahnya rantai pasok, akses pasar, dan pola pembiayaan.

“Kita tidak ingin UMKM perempuan saling bertarung dan akhirnya mati di jalan. Perlu desain ulang, termasuk penguatan supply chain dan kolaborasi dengan perbankan. Di sinilah PPLIPI bisa mengambil peran,” ucap Gubernur.

Ketua DPW PPLIPI Lampung Dra. Hj. Ellya Saleh menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan perempuan lintas profesi. Ia menegaskan PPLIPI Lampung akan fokus pada peningkatan kualitas SDM perempuan, penguatan ekonomi keluarga, serta sinergi dengan pemerintah daerah.

“PPLIPI hadir sebagai wadah integratif perempuan lintas profesi untuk memberdayakan perempuan agar mandiri, tangguh, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Ellya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PPLIPI Indah Suryadharma Ali menyampaikan bahwa PPLIPI saat ini telah terbentuk di 13 provinsi dan hampir 60 kabupaten/kota di Indonesia. Ia menjelaskan tiga program utama PPLIPI, yakni dukungan permodalan UMKM perempuan, program pengembangan anak, serta pemberian penghargaan bagi perempuan inspiratif.

“Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, kesejahteraan keluarga dan kualitas generasi masa depan akan ikut meningkat,” kata Indah.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan PPLIPI dan organisasi perempuan lainnya agar perempuan tidak tertinggal dalam agenda besar pembangunan SDM nasional menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Bandar Lampung – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, meresmikan Gudang Ayu Cosmetics di Jl. P. Tirtayasa No. 1C, Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, yang ditandai dengan pemotongan pita, Sabtu (24/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan apresiasi atas hadirnya Gudang Ayu Cosmetics sebagai bentuk nyata semangat kewirausahaan di Provinsi Lampung. Menurutnya, kehadiran Gudang Ayu Cosmetics tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Peresmian Gudang Ayu Cosmetics pagi ini merupakan langkah yang patut kita apresiasi. Kehadirannya menunjukkan semangat kewirausahaan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat Lampung,” ujar Purnama Wulan Sari Mirza.

Gudang Ayu Cosmetics diharapkan menjadi destinasi bagi masyarakat, khususnya perempuan dan generasi muda, untuk mendapatkan produk kecantikan berkualitas. Produk-produk yang ditawarkan merupakan produk kebanggaan Indonesia, termasuk merek legendaris yang tidak hanya berfungsi untuk kecantikan, tetapi juga kesehatan.

Lebih lanjut, Purnama Wulan Sari Mirza berharap Gudang Ayu Cosmetics dapat terus berkembang dan membuka cabang di kabupaten maupun kota lain di Provinsi Lampung, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya berharap Gudang Ayu Cosmetics dapat tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah, khususnya bagi perempuan Lampung,” tuturnya.

Sementara itu, Muhammad Ibnu Rusydi, selaku Manajemen Gudang Ayu Cosmetics, menyampaikan bahwa kehadiran Gudang Ayu Cosmetics di Lampung merupakan wujud kepedulian putra daerah untuk berkontribusi bagi tanah kelahiran.

“Gudang Ayu lahir dari keinginan kami sebagai putra Lampung untuk menghadirkan lapangan kerja serta toko kosmetik yang nyaman, inklusif, dan bisa diakses oleh semua kalangan,” ujarnya.

Gudang Ayu Cosmetics memiliki visi menjadi toko kosmetik terlengkap dengan jaringan terluas di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat komitmen tersebut, Gudang Ayu Cosmetics juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu bersama Muhammad Ibnu Rusydi, selaku Manajemen Gudang Ayu Cosmetics.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kesempatan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan di Provinsi Lampung. (*)