Category: Pemprov Lampung

PRINGSEWU – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau lokasi perbaikan ruas jalan Pringsewu–Pardasuka, Selasa (24/2/2026).

Peninjauan dilakukan guna memastikan akses transportasi masyarakat tetap aman dan lancar. Perbaikan difokuskan pada titik sepanjang 600 meter yang mengalami kerusakan cukup signifikan.

Perbaikan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat penanganan kerusakan  melalui Unit Reaksi Cepat (URC).

“Saat ini penanganan sementara dilakukan melalui URC di tiga segmen pada ruas sepanjang 600 meter. Langkah ini kami ambil agar jalan tetap bisa dilalui dan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Jihan.

Jihan menegaskan, langkah cepat tersebut merupakan bentuk respons Pemprov Lampung terhadap kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang aman dan nyaman. Menurutnya, keberadaan jalan yang layak sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi warga.

Jihan juga memastikan bahwa penanganan permanen akan segera dilakukan. Pemprov Lampung menargetkan perbaikan dengan konstruksi rigid beton dimulai pada Maret 2026.

“Insyaallah bulan Maret ini akan dilakukan penanganan permanen dengan rigid beton. Harapannya, setelah perbaikan ini, masyarakat bisa menikmati akses jalan yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Ia menuturkan Pemprov menggelontorkan anggaran perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Pringsewu sebesar Rp.35,2 Miliar untuk penanganan jalan sepanjang 3,8 km dengan metode rigid beton.

“Dengan rigid beton, insyaallah itu jalannya awet asalkan bapak ibu juga ikut merawat dan menjaga irigasinya agar terus lancar,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu turut menyoroti pembenahan sistem drainase.

Ia menjelaskan, kerusakan jalan tidak terlepas dari buruknya aliran air yang menyebabkan genangan dan mempercepat degradasi badan jalan.

“Pembangunan drainase agar air secepatnya keluar dari jalan karena mengakibatkan jalan cepat rusak dan banjir,” ujarnya.

Riyanto juga menyoroti masih adanya bangunan dan saluran yang tertutup sehingga menghambat aliran air. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fungsi drainase demi keberlanjutan infrastruktur.

“Ini momentum bagi kami untuk sama-sama menyadarkan masyarakat untuk pentingnya drainase,” tandasnya.

LAMPUNG SELATAN — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Forkopimda, para rektor, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta serikat buruh se-Provinsi Lampung di Markas Kepolisian Daerah Lampung, Lampung Selatan, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar unsur pemerintah, aparat keamanan, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan pekerja selama bulan Ramadan.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa Ramadan bukan hanya soal ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama menjaga kondisi daerah tetap kondusif.

“Ramadan mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini penting dalam menghadapi tantangan ekonomi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta mengelola dinamika ketenagakerjaan dengan baik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra dengan mobilitas orang dan barang yang tinggi. Karena itu, stabilitas keamanan menjadi kunci agar aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan investasi dapat berjalan lancar.

Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, pengusaha, dan serikat buruh agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog.

Ia turut mengajak tokoh agama dan pimpinan ormas untuk menjaga harmoni sosial serta memperkuat suasana yang damai dan toleran di tengah keberagaman masyarakat Lampung.

“Lampung adalah rumah kita bersama. Stabilitas dan kebersamaan harus kita jaga agar pembangunan bisa terus berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Lampung Helfi Assegaf menyampaikan komitmen jajaran Kepolisian Daerah Lampung untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026 dalam rangka pengamanan selama Ramadan dan Idulfitri.

Menurutnya, keamanan merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk tokoh agama, akademisi, ormas, dan serikat buruh, untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergitas dan kolaborasi antar seluruh elemen di Provinsi Lampung semakin solid, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat terutama selama bulan Ramadan.

PRINGSEWU – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar bazar pasar murah dan menyalurkan sejumlah bantuan dalam rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kabupaten Pringsewu, Selasa (24/2/2026). 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Lampung yang dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Bazar pasar murah menyediakan kebutuhan pokok seperti gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam dengan harga terjangkau. Program ini menjadi langkah strategis Pemprov bersama Bulog untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan khususnya selama Ramadan.

Wagub Jihan mengatakan, pasar murah merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Menurutnya, Pemprov Lampung berkomitmen memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sembako tetap terjaga.

“Ramadan dan Idulfitri, kami ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman dan tersedia. Untuk stok sembako maupun BBM, insyaallah dalam kondisi aman. Kami tidak ingin masyarakat menjalankan ibadah dengan rasa khawatir terhadap kebutuhan sehari-hari,” ujar Jihan.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan Bulog, Pertamina, serta pemerintah kabupaten/kota guna menjamin kecukupan stok dan kelancaran distribusi. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah lonjakan harga dan kelangkaan barang.

“Koordinasi ini kami perkuat agar distribusi berjalan lancar dan harga tetap terkendali. Stabilitas pasokan adalah tanggung jawab bersama demi melindungi daya beli masyarakat,” katanya.

Selain fokus pada stabilitas pangan, Jihan juga memaparkan capaian pembangunan infrastruktur. Ia menyebutkan, kondisi jalan provinsi dengan kategori mantap telah mencapai 79,79 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 90 persen pada 2028.

Ia menambahkan, pembangunan di sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya juga terus digenjot sesuai target prioritas tahun 2026.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar program pemerintah provinsi hingga kabupaten berjalan lancar serta memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi masyarakat Pringsewu,” ujarnya.

Jihan mengingatkan bahwa Ramadan merupakan momentum memperkuat nilai keimanan dan kepedulian sosial. Nilai kejujuran, disiplin, dan gotong royong, kata dia, harus menjadi fondasi dalam membangun daerah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, mengatakan Safari Ramadan menjadi sarana koordinasi pembangunan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan momentum menyelaraskan program daerah dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pringsewu,” katanya.

Ia berharap dukungan dari APBD Provinsi Lampung terus mengalir untuk membantu kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh APBD kabupaten.

Riyanto juga menyampaikan apresiasi atas penanganan jalan provinsi melalui Unit Reaksi Cepat (URC). Menurutnya, perbaikan sementara telah dilakukan sehingga kondisi jalan lebih baik menjelang Lebaran, sementara perbaikan permanen dengan rigid beton akan dilaksanakan setelahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan turut menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu serta dana hibah pembangunan masjid.

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/02/2026).

Acara tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan.

Dalam sambutan Gubernur Lampung, yang dibacakan Sekdaprov Marindo, ditegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi wadah strategis untuk menghimpun ide, gagasan, serta berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027.

Menurutnya, pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah di berbagai bidang. 

“Namun demikian, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan pendanaan daerah serta dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang lebih cepat dibandingkan ritme regulasi pemerintahan”, sambungnya.

Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang berkualitas harus dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat desa agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta berbagai program strategis lainnya”, ujar Marindo. 

RKPD Tahun 2027 disusun selaras dengan Visi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” melalui tiga misi utama pembangunan yang dikenal dengan Tiga Cita, yakni pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif; penguatan sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta peningkatan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan dan berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Dalam sambutan Gubernur tersebut juga disampaikan, bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta posisi geografis yang strategis sebagai pendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan wilayah. 

“Namun demikian, Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen, tingkat kemiskinan 9,66 persen yang masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,14 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,98.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan pembangunan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi, penguatan sektor pertanian melalui tata kelola dan hilirisasi berbasis desa, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tema pembangunan Tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah” yang diselaraskan dengan tema pembangunan nasional Tahun 2027.

Marindo menjelaskan bahwa, Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi pedoman dalam penetapan program pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027.

Ketua Pelaksana kegiatan yang juga Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PMPEP) Bappeda Provinsi Lampung, Meydiandiandra, melaporkan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2027 menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penghubung antara RPJMD Provinsi Lampung dengan rencana kerja pemerintah pusat serta rencana strategis perangkat daerah. 

“Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan serta penajaman prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional”, pungkasnya.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi Lampung, Bappeda kabupaten/kota, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi, serta insan pers.

Pada akhir kegiatan dilaksanakan pemaparan materi dari Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, dilanjutkan diskusi serta diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan kegiatan. 

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan riil masyarakat sebagai upaya memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Lampung, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memfasilitasi Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui Cortex DJP untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi digelar di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/02/2026). 

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, Gubernur mengapresiasi atas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP sebagai bagian dari modernisasi layanan perpajakan yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

“Sistem perpajakan berbasis digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak”, ujar Marindo. 

Gubernur juga mengimbau seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar memastikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax DJP sebagai dasar dalam penyampaian SPT Tahunan. Selain itu, seluruh ASN diminta segera mengaktifkan akun Coretax serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026.

Melalui sambutan tersebut ditegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus keteladanan aparatur negara. Pajak yang dibayarkan menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat.

Teguh Sriwijaya selaku Penyuluh Pajak Djp Wilayah Lampung & Bengkulu dalam laporannya menyampai6 bahwa terdapat perubahan utama yang paling krusial, yaitu peralihan identitas perpajakan dari NPWP 15 digit menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Teguh menjelaskan bahwa penggunaan NIK akan memudahkan wajib pajak karena sistem penomoran yang sudah berpola berdasarkan wilayah dan tanggal lahir.

​”Kita beralih ke sistem baru. Pengguna harus membuat akun baru dengan standar keamanan password yang lebih ketat dan membuat Kode Otorisasi sebagai pengganti tanda tangan digital berbasis barcode,” ujar Teguh.

Bagi para ASN, Coretax menawarkan kemudahan signifikan dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak tidak perlu lagi menginput data bukti potong secara manual satu per satu. Melalui fitur di menu ‘Portal Saya’, semua dokumen bukti potong dari instansi akan otomatis terintegrasi ke dalam draf laporan. Wajib pajak cukup melengkapi data pendukung seperti daftar harta (baik tunai maupun kredit) dan daftar keluarga.

​Teguh juga menegaskan komitmen DJP untuk mendampingi proses transisi ini. “Semboyan kami adalah bantu sampai berhasil. Layanan pendampingan akan terus dibuka hingga 28 Maret mendatang,” pungkasnya.

Pada kegiatan ini, DJP Wilayah Lampung & Bengkulu memfasilitasi pengaktifan akun Coretax dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

Marindo juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memberikan instruksi khusus bagi seluruh aparatur negara di lingkungannya. Marindo menyatakan telah menghimbau sekaligus memerintahkan seluruh ASN untuk segera mengaktivasi akun Coretax.

​Meskipun batas akhir regulasi nasional adalah akhir Maret, Pemprov Lampung sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian. “Kami mendorong semua ASN bisa selesai lebih cepat. Kalau bisa di akhir Februari ini selesai, kenapa harus sampai Maret?” ujar Marindo.

​Guna mendukung target tersebut, Pemprov Lampung memfasilitasi pendampingan langsung bagi setiap OPD selama dua hari untuk membantu proses penyesuaian dengan aplikasi baru ini. Berdasarkan data terakhir, telah tercatat hampir 10.000 ASN yang melakukan aktivasi akun Coretax.

​Marindo berharap seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 24.000 orang—terdiri dari kurang lebih 12.000 PNS dan 12.000 P3K—dapat menuntaskan kewajiban perpajakannya tepat waktu sebagai bentuk keteladanan aparatur negara.

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menggandeng Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ) dalam upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an sekaligus mencetak kader mufassir profesional.

Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat menerima kunjungan kerja PSQ Provinsi Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu (25/2/2026). 

“Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kehadiran PSQ. Kami siap berkolaborasi dengan teman-teman keluarga besar PSQ,” ujar Jihan.

Wagub Jihan menambahkan, kolaborasi ini menjadi konsen pemerintah dalam mendukung pendidikan Al-Qur’an di Lampung. Menurutnya, pembinaan kader mufasir profesional dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur’an dan nilai-nilai keislaman.

Sementara itu, Ketua Umum PSQ Provinsi Lampung Yusuf Baihaqi menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan sejumlah kegiatan, salah satunya webinar nasional yang mendapat respons tinggi dari masyarakat, baik dari dalam maupun luar Lampung.

Pada tahun 2026, PSQ berencana menggelar webinar secara berkala setiap empat bulan sekali dalam satu tahun.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Peserta yang mengikuti webinar kami tidak hanya berasal dari Lampung, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Di tahun 2026 ini, kami merencanakan pelaksanaan webinar secara rutin, empat bulanan,” ungkap Yusuf.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap berbagai program PSQ.

Kolaborasi antara PSQ dan Pemprov Lampung menjadi langkah dalam mencetak kader unggul yang memahami Al-Qur’an secara mendalam, mengaplikasikannya, dan menjadi teladan yang menginspirasi.

BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Lampung, Taufiqurrakhman, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (25/2/2026). 

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dalam bidang layanan hukum dan pengembangan kekayaan intelektual.

Dalam audiensi itu, Taufiqqurakhman menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan dan persiapan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai desa/kelurahan di Provinsi Lampung untuk memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin.

“Posbankum Desa/Kelurahan diharapkan mampu menjadi sarana perluasan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Selain Pusbankum, pihaknya juga akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pendirian Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan perguruan tinggi.

Menurutnya, PKS tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan, pengelolaan, dan komersialisasi hasil riset kampus sehingga dapat menjadi jembatan antara inovasi akademisi dengan kebutuhan industri dan pasar. 

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan sejumlah langkah kolaboratif bersama Pemprov Lampung, termasuk dukungan dalam perancangan regulasi daerah.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyusunan peraturan serta dukungan aspek hukum lainnya,” ujar Taufiqqurakhman.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan salam dari Gubernur Lampung dan menegaskan pentingnya sinergi dengan Kementerian Hukum dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pada prinsipnya, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum, terutama dalam hal fasilitasi regulasi dan kebutuhan hukum lainnya,” ujarnya.

Wagub Jihan juga menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif terkait keberadaan Posbakum agar masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia.

Ia berharap kerja sama antara Pemprov Lampung dan Kanwil Kemenkum Lampung dapat terus diperkuat sehingga terjalin kemitraan yang solid dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta mendukung iklim inovasi di Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam menjaga dan membangun daerahnya agar tetap menjadi kebanggaan bersama.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Jami’ Al-Muballigh, Bandar Lampung, Rabu (25/2/2026).

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Bandar Lampung memiliki peran strategis sebagai wajah Lampung. Menurutnya, kesan pertama para pendatang terhadap provinsi ini sangat ditentukan oleh kondisi ibu kota.

“Bandar Lampung adalah wajah Provinsi Lampung. Apa yang dilihat, dikenang, dan dirasakan masyarakat dari luar daerah akan mencerminkan Lampung secara keseluruhan. Jika kotanya bersih, tertata, dan suasananya tenteram, maka itu akan menjadi kebanggaan kita semua,” ujar Mirza.

Ia menambahkan, Bandar Lampung saat ini tumbuh cukup pesat. Pergerakan ekonomi dinilai semakin baik, pelaku UMKM kian kreatif, serta generasi muda menunjukkan berbagai inovasi.

“Kota ini tumbuh cepat, ekonominya bergerak, UMKM semakin kreatif, dan anak-anak mudanya penuh inovasi. Namun sebagai kota yang terus berkembang, tentu masih ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama,” katanya.

Mirza juga menyoroti tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir sebagai pengingat pentingnya menjaga lingkungan, memperhatikan sistem drainase, serta meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan.

“Masalah kebersihan dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita peduli terhadap sekitar kita. Semua akan terasa lebih ringan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap kota yang kita cintai,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi merupakan daerah andalan yang harus terus dijaga dan ditata dengan baik.

“Bandar Lampung bukan hanya kotanya yang besar, tetapi juga semangat gotong royong dan keramahan warganya yang menjadi kekuatan utama. Kita harus bangga dan terus menjaganya, mulai dari drainase, kebersihan, kedamaian, hingga kebersamaan,” ujar Mirza.

Gubernur berharap, melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Bandar Lampung dapat semakin maju, tertata, dan membanggakan sebagai rumah bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan dalam kondisi aman. 

“Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam membangun daerah.

“Provinsi dan kabupaten/kota harus sama-sama bergerak membangun. Jika Provinsi Lampung maju, insyaallah kabupaten/kota juga akan ikut maju. Kami mohon bimbingan agar Bandar Lampung ke depan semakin baik,” ujar Eva.

Pada kegiatan tersebut, turut diserahkan santunan kepada anak yatim piatu serta bantuan dana hibah untuk pembangunan masjid.

LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang juga Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, menggelar Safari Ramadan dan buka puasa bersama anak-anak panti asuhan binaan LKKS di Agropark PKK, Lampung Selatan, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 anak panti asuhan dan turut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran pengurus LKKS Provinsi Lampung. Acara diawali dengan kegiatan ngabuburit bersama anak-anak. Wakil Gubernur dan anak-anak berkeliling kawasan Agropark, memanen anggur, serta meninjau tanaman hidroponik di greenhouse.

Suasana hangat dan penuh keceriaan tampak mewarnai kebersamaan Wakil Gubernur dengan anak-anak selama kegiatan berlangsung.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan. Kegiatan juga diisi dengan tausiyah dan doa bersama menjelang waktu berbuka puasa.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan merupakan momentum pembinaan diri dan penguatan empati sosial.

“Bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa. Kita diajarkan untuk menahan diri, merasakan kesulitan orang lain, serta menguatkan empati kepada sesama,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan salam dari Gubernur Lampung dan Ketua TP PKK Provinsi Lampung, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendorong program pemberdayaan panti asuhan. Salah satunya melalui pengembangan kegiatan ketahanan pangan di lingkungan panti binaan LKKS.

“Ke depan, kita ingin menghadirkan program pemberdayaan yang berkelanjutan agar panti-panti binaan memiliki kegiatan produktif, seperti hidroponik, guna mendukung ketahanan pangan,” katanya.

Melalui Safari Ramadan ini, diharapkan perhatian dan dukungan terhadap anak-anak panti asuhan terus terjaga, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung menggelar kegiatan berbagi takjil di depan Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (24/02/2026).

Kegiatan sosial ini telah menjadi agenda tahunan dan direncanakan pada tahun ini akan dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan, mulai 24 Februari hingga 14 Maret 2026, di area depan Mahan Agung.

Pada hari pertama kegiatan ini, sebanyak 800 paket dibagikan kepada masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Paket tersebut terdiri atas 400 paket dari dinas atau OPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, DWP, dan TP PKK, serta 200 paket khusus anak-anak berupa susu dan biskuit. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh Mobil Sedekah Cinta dari Majelis Ta’lim Babussalam.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan jajaran TP. PKK dan DWP Provinsi Lampung bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Alhamdulillah, hari ini kami dari Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Kepala Dinas PPPA, serta seluruh OPD Provinsi Lampung memulai hari pertama berbagi takjil di bulan Ramadan. Ini adalah agenda tahunan kami sebagai bentuk berbagi kebahagiaan kepada masyarakat,” ujarnya.

Batin Wulan, juga berharap, kegiatan berbagi takjil ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

“Sedikit tanda kasih sayang ini insya Allah bermanfaat bagi keluarga dan dapat diterima dengan baik. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini mendapatkan ridho dari Allah SWT,” harapnya.

Sementara itu, Amin salah seorang warga yang melintas mengaku merasa terbantu dengan adanya pembagian takjil gratis tersebut. Ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat berarti untuk berbuka puasa, terutama bagi masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu magrib.

Melalui kegiatan ini, TP. PKK dan DWP Provinsi Lampung berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat selama bulan suci Ramadan.

BANDAR LAMPUNG – Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulansari Mirza didampingi Ketua DWP Provinsi Lampung Agnesia Bulan Rurianti serta perwakilan anggota Dharma Wanita dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membagikan takjil kepada masyarakat di depan Rumah Dinas Gubernur Lampung, Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (24/02/2026), sore. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari keenam bulan suci Ramadan ini menandai dimulainya kegiatan rutin tahunan berbagi takjil. 

Ibu Purnama Wulansari Mirza menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selama Bulan Suci Ramadan 1447 H, TP PKK Provinsi Lampung bersama jajaran anggota PKK akan rutin membagikan takjil gratis kepada masyarakat di sekitar Mahan Agung mulai 24 Februari hingga 14 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Purnama Wulansari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan sinergi berbagai pihak dalam mendukung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan wujud kepedulian dan kasih sayang kepada sesama.

“Alhamdulillah, hari ini di hari keenam Ramadan kita kembali bersama-sama membagikan kebahagiaan dan rezeki kepada masyarakat. Sedikit tanda kasih sayang ini insyaallah bermanfaat bagi keluarga dan dapat diterima dengan baik,” ujar Batin Wulan.

Dalam kesempatan tersebut, Batin Wulan juga mengapresiasi kontribusi para anggota, baik yang bersumber dari dukungan kedinasan maupun inisiatif pribadi. Ia berharap semangat gotong royong ini terus terjaga sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung.

“Saya berterima kasih atas segala kebaikan, inisiatif, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua serta menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda,” pungkasnya.

Pada hari perdana pelaksanaan, panitia mendistribusikan sekitar 800 paket takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Mahan Agung. Distribusi bantuan tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak.

Adapun rincian bantuan pada hari pertama meliputi 400 paket takjil yang berasal dari kontribusi dinas, OPD, Dharma Wanita, dan PKK, serta 200 paket khusus anak-anak berupa susu dan biskuit. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Mobil Sedekah Cinta yang dikelola oleh Majelis Taklim Babussalam.

Aksi sosial ini akan terus dilaksanakan secara konsisten sepanjang bulan Ramadan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara jajaran pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus membantu warga dalam menjalankan ibadah puasa.

Lampung Selatan – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang digelar di Aula GSG Presisi Polda Lampung, Senin (23/02/2026).

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) ini digelar oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya Reformasi Birokrasi untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi, melayani dengan baik, transparan dan akuntabel.

Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari strategi percepatan Reformasi Birokrasi nasional yang bertujuan mewujudkan instansi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Membangun Zona Integritas itu diawali dengan komitmen bersama, dimulai oleh pimpinan tertinggi. Ketika komitmen itu kuat, maka perubahan akan berjalan hingga ke seluruh jajaran,” ujar Bayana.

Ia menjelaskan, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah tujuan akhir semata, melainkan hasil dari proses perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Zona Integritas ini adalah akhir dari sebuah reformasi birokrasi yang kita harapkan menjadi wujud nyata komitmen menghadirkan pelayanan dengan petugas yang berintegritas,” tegasnya.

Dalam paparannya, Bayana juga menekankan bahwa mekanisme penilaian pembangunan ZI dilakukan secara objektif dan berlapis.

“Penilaian itu tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga bertingkat secara tertutup untuk memastikan apakah unit pelayanan benar-benar melaksanakan pelayanan dengan integritas,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna.

“Walaupun belum sepenuhnya memenuhi syarat, kita mulai saja untuk mewujudkan Zona Integritas. Yang penting ada komitmen dan perbaikan yang dilakukan secara nyata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Inspektur memaparkan enam komponen pengungkit pembangunan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh komponen tersebut harus berjalan selaras untuk menghasilkan perubahan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan Polda Lampung ini, diharapkan semangat pembangunan Zona Integritas semakin menguat, tidak hanya di lingkungan kepolisian tetapi juga di seluruh instansi pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

Lampung Tengah — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid At-Taqwa, Kampung Onoharjo, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur menyerahkan bantuan dana hibah untuk masjid, santunan kepada anak yatim piatu, serta Al-Qur’an bagi masyarakat. Bantuan itu merupakan bagian dari program penguatan keagamaan dan sosial yang digulirkan Pemprov Lampung selama Ramadan.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Safari Ramadan menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat penting untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.

“Safari Ramadan ini ruang bagi kita untuk bertemu langsung, mendengar, dan memastikan apa yang kita kerjakan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan posisi strategis Lampung Tengah sebagai lumbung pangan provinsi. Kabupaten ini dikenal sebagai sentra produksi padi, jagung, singkong, peternakan sapi dan kambing, serta komoditas hortikultura.

Ia menilai, kekuatan Lampung Tengah menjadi penopang utama pembangunan daerah. “Kalau Lampung Tengah kuat, Lampung akan semakin kokoh,” ucapnya.

Selain sektor pertanian, Gubernur juga menyoroti peningkatan harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong yang dinilai membantu mendorong perbaikan ekonomi petani. Kebijakan penyesuaian harga tersebut disebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat pedesaan.

Di bidang infrastruktur, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Lampung Tengah pada 2026. Anggaran itu meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berkisar Rp 50–60 miliar.

Sejumlah ruas prioritas yang diperbaiki antara lain Bandar Jaya–Mandala, Punggur, Seputih Surabaya–Sadewa, Metro–Kota Gajah, hingga Padang Ratu–Kalirejo–Bangunrejo. Pemerintah menargetkan sekitar 95–98 persen jalan provinsi di Lampung Tengah dalam kondisi mantap pada tahun ini.

“Ketika jangkar pembangunan kita kuat, maka rotasi ekonomi dan pembangunan akan bergerak lebih cepat,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, perbaikan jalan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memangkas biaya distribusi hasil pertanian dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dampaknya diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menarik investasi.

Di sektor pembangunan desa, Pemprov Lampung menargetkan peningkatan jumlah Desa Mandiri di Lampung Tengah dari 561 menjadi 591 desa pada 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, tata kelola pemerintahan desa, serta pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pemerintah juga memperkuat penanganan stunting melalui penyediaan paket gizi tambahan bagi balita berisiko. Selain itu, layanan cek kesehatan gratis ditargetkan menjangkau 30 persen penduduk di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. Gubernur menyebut program tersebut telah berjalan dan memberi manfaat bagi sekitar 2,7 juta anak setiap hari di Provinsi Lampung.

“Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tetapi soal masa depan anak-anak kita,” ucapnya.

Dalam aspek keagamaan, Pemprov Lampung menyalurkan bantuan ke ratusan masjid, musala, TPA, dan rumah ibadah di 15 kabupaten/kota. Pemerintah juga memberikan insentif kepada guru ngaji, ustaz, pendeta, dan penjaga rumah ibadah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Gubernur menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan karakter dan spiritualitas masyarakat. “Membangun Lampung bukan hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun iman, karakter, dan kebersamaan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyambut baik perhatian Pemprov Lampung terhadap pembangunan di daerahnya. Ia menyebut alokasi anggaran perbaikan jalan provinsi tahun ini sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

“Kehadiran Gubernur di tengah masyarakat menjadi semangat baru bagi kami untuk bersama-sama membangun Lampung Tengah,” ucap Komang.

Ia berharap Safari Ramadan dapat mempererat ukhuwah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan di Lampung Tengah diharapkan semakin merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)

Metro – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau penanganan reaksi cepat perbaikan ruas jalan provinsi di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah untuk memastikan kesiapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran.

Salah satu titik yang ditinjau yakni Jalan Pattimura di Metro Utara, Kota Metro. Ruas ini merupakan jalur penghubung strategis antara Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Selain itu, Gubernur juga meninjau ruas Jalan Merapi di Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kedua ruas tersebut menjadi prioritas penanganan cepat karena mengalami kerusakan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.

Dalam keterangannya di sela-sela kegiatan, Gubernur Mirza mengatakan perbaikan yang dilakukan saat ini bersifat sementara. Fokusnya adalah penebalan badan jalan dan penutupan lubang agar perjalanan masyarakat selama mudik Lebaran lebih aman dan nyaman.

“Ini sementara kita tutup lubang-lubang supaya Lebaran bisa nyaman jalannya. Perbaikan permanen akan kita mulai setelah Lebaran,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, untuk Jalan Pattimura akan dilakukan pembangunan permanen menggunakan konstruksi rigid beton sepanjang sekitar satu kilometer di sisi kanan dan kiri jalan. Anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp 10 miliar dan sudah termasuk pembenahan saluran irigasi atau drainase di sepanjang ruas tersebut.

Menurut Gubernur, kerusakan berulang di Jalan Pattimura dalam tiga tahun terakhir tidak lepas dari persoalan drainase. Ia menemukan banyak saluran air yang tertutup dan tidak dibersihkan sehingga menyebabkan genangan dan mempercepat kerusakan badan jalan.

“Drainasenya banyak yang tidak pernah dibersihkan, bahkan ada yang tertutup. Air menggenang, akhirnya jalan rusak lagi. Tahun ini kita perbaiki lagi, tapi drainase harus dibenahi,” katanya.

Gubernur menekankan bahwa kualitas drainase sangat berpengaruh terhadap ketahanan jalan. Ia mencontohkan, pada titik yang salurannya terbuka dan mengalir baik, kondisi jalan relatif lebih terjaga.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Metro di bawah kepemimpinan Wali Kota Bambang Iman Santoso untuk ikut mengawal perawatan drainase. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat menjadi kunci agar perbaikan jalan tidak kembali sia-sia.

“Yang pertama drainase harus diperbaiki. Yang kedua, warga juga harus diberikan kesadaran. Kalau drainasenya jelek, jalannya pasti jelek,” ujar Gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyatakan komitmennya untuk segera membenahi saluran air, khususnya pada titik-titik yang belum tersentuh perbaikan provinsi.

“Nanti akan bereskan drainase untuk yang lebihan dari ini, untuk menuju yang ke sana, agar supaya tahun depan kalaupun memang mau diperbaiki, sudah tidak memperbaiki drainasenya lagi. Mudah-mudahan kami komitmen untuk memperbaiki drainase tersebut,” ucap Bambang.

Ia juga membuka kemungkinan penertiban atau pembongkaran bangunan yang menutup saluran air apabila diperlukan. Namun, langkah tersebut akan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan masyarakat.

“Kalau memang ada yang perlu kita bongkar ya kita bongkar. Yang jelas partisipasi masyarakat sangat kita butuhkan,” ujarnya.

Selain faktor drainase, Gubernur juga menyoroti tingginya lalu lintas kendaraan berat di jalur tersebut. Jalan Pattimura disebut menjadi jalur lintas utama, termasuk dilalui kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) pada malam hari.

Ia meminta pengawasan terhadap kendaraan berat diperketat karena kapasitas jalan dalam kota memiliki batas daya dukung tertentu. Jika tidak dikendalikan, beban berlebih berisiko mempercepat kerusakan jalan meski sudah diperbaiki.

Penanganan cepat ini merupakan bagian dari langkah antisipatif Pemprov Lampung menjelang arus mudik 2026. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Lampung pada periode Lebaran tahun sebelumnya, pergerakan kendaraan di sejumlah jalur penghubung kabupaten/kota meningkat signifikan, terutama pada H-7 hingga H+3 Lebaran.

Dengan perbaikan sementara sebelum Lebaran dan pembangunan permanen pasca-Lebaran, pemerintah berharap tingkat kecelakaan akibat jalan rusak dapat ditekan. Selain meningkatkan keselamatan, kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga juga diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Ruas Pattimura sendiri menjadi akses penting bagi aktivitas perdagangan dan distribusi hasil pertanian dari Lampung Timur dan Lampung Tengah menuju pusat Kota Metro. Perbaikan jalan diyakini akan memangkas waktu tempuh serta biaya logistik masyarakat dan pelaku usaha.

Gubernur menegaskan, ke depan penanganan infrastruktur jalan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik, tetapi juga penguatan sistem pemeliharaan dan pengawasan.

Melalui pendekatan terpadu antara perbaikan konstruksi, pembenahan drainase, dan pengendalian kendaraan berat, Pemprov Lampung menargetkan kualitas jalan provinsi semakin meningkat dan mampu mendukung konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan. (*)

BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Februari 2026, Lampung resmi dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah di seluruh Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 yang diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung Bani Ispriyanto dari Ruang Command Center, Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, Kantor Gubernur, Senin (23/2/2026).

Hingga Januari 2026, inflasi tahunan (year-on-year) Provinsi Lampung tercatat hanya sebesar 1,9%. 

Angka ini menempatkan Lampung di 10 provinsi dengan inflasi terendah nasional, sekaligus berada dalam koridor target sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,5%-3,5%.

Stabilitas harga di tingkat provinsi ini didorong oleh performa Kota Bandar Lampung yang mencatatkan angka inflasi yang sangat rendah yakni 1,43%, sementara Kota Metro berada di angka 2,03%. 

Keduanya masuk dalam jajaran 10 besar Kota dengan inflasi terendah di seluruh Indonesia.

Memasuki minggu ketiga (M3) Februari 2026 Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan bahwa Lampung mencatatkan kenaikan indeks sebesar 0,89%.

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang andil kenaikan harga di Lampung pada periode ini, yaitu Cabai Rawit, Cabai Merah dan Bawang Putih.

Secara nasional, harga cabai rawit telah naik sebesar 19,89% dibandingkan Januari 2026, dengan rata-rata harga mencapai Rp. 68.928 per kg.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mencari solusi konkret bagi daerah dengan rapor merah guna menjaga stabilitas harga nasional.

Ia juga menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daera (TPID) untuk turun langsung ke lapangan.

Tomsi meminta agar seluruh daerah menghentikan pembahasan teori yang bertele-tele dan langsung fokus pada  komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan.

Secara khusus, ia meminta provinsi yang tidak terdampak bencana alam untuk segera melakukan koreksi jika angka inflasinya masih tinggi.

“Daerah yang terkena bencana mungkin kita maklumi karena pasar hancur, tapi daerah lain harus segera berbenah. Kalau harga naik sendirian sementara tetangganya stabil, itu patut dicurigai,” pungkasnya.

METRO — Pemerintah Provinsi Lampung lakukan langkah percepatan penanganan kerusakan jalan melalui pemeliharaan jalan provinsi untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar. 

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara langsung meninjau langsung penanganan reaksi cepat pemeliharaan jalan provinsi di Ruas Jalan Pattimura, Kota Metro, sertaq Ruas Metro–Kota Gajah, Senin (23/2/2026). Pemeliharaan jalan ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan aman dilalui masyarakat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari percepatan penanganan kerusakan jalan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Upaya ini ditempuh guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, terutama selama Ramadhan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi.

Seluruh jalan provinsi yang telah masuk dalam daftar pemeliharaan ditargetkan selesai ditangani sebelum Lebaran.

Di Ruas Jalan Pattimura, Gubernur Mirza memastikan perbaikan berupa penutupan lubang dan perataan badan jalan dilaksanakan secara cepat serta sesuai standar teknis. Ia menegaskan, kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas agar masyarakat daapt melintasi dengan aman dan nyaman.

Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya disebabkan oleh faktor beban kendaraan, tetapi juga akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Aliran air yang tersumbat bahkan meluap hingga ke badan jalan dinilai menjadi penyebab utama kerusakan.

“Drainase harus dipastikan bersih dan berfungsi dengan baik agar air tidak menggenang dan merusak badan jalan,” ujarnya.

“Untuk sementara ini, kita melakukan pemeliharaan jalan sehingga masyarakat dapat melintasi dengan aman dan nyaman,” tambah Gubernur Mirza.

Seusai lebaran, Ruas Jalan Pattimura sepanjang 1 Km dimaksud akan dilakukan pembangunan infrastruktur jalan menggunakan metode rigid beton dengan anggaran sekitar Rp.10 miliar. 

Sementara itu, di Ruas Metro–Kota Gajah, Gubernur Mirza meninjau pengerukan saluran air di bahu jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar dan mencegah genangan yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan.

Diruas jalan tersebut juga akan dilakukan penutupan lubang dan perataan badan jalan.

Gubernur Mirza menambahkan, pemeliharaan tersebut merupakan langkah respons cepat untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga selama Ramadhan dan menjelang idul fitri.

Pada kesempatan itu, dilakukan Peninjauan di Ruas Bandar Jaya – Simpang Mandala, Lampung Tengah. Dimana pada tahun 2025 sudah dilakukan pembangunan infrastruktur jalan dengan metode rigid beton. 

Selain ketiga ruas tersebut, penanganan terpadu juga dilakukan di sejumlah ruas strategis lainnya oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di masing-masing wilayah, antara lain Ruas Kali Rejo–Bangun Rejo, Ruas Kotabumi–Bandar Abung, serta Ruas Daya Murni–Gunung Batin.

Selain penanganan darurat dan preventif, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan program pembangunan infrastruktur pada 62 ruas jalan provinsi yang akan dilaksanakan setelah Lebaran. Percepatan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, mendukung distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Lampung.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat, dengan fokus pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga kemantapan dan kelayakan infrastruktur jalan agar tetap berfungsi optimal, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.

LAMPUNG TENGAH — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza. melaksanakan Safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Kampung Onoharjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). 

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.

Menurut Gubernur Mirza, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kekuatan utama Provinsi Lampung, khususnya di sektor pertanian. Komoditas padi, jagung, singkong, serta hasil perkebunan dan peternakan menjadi penopang kebutuhan daerah maupun nasional. Selain itu, pergerakan pelaku UMKM dan letak strategis wilayah di tengah provinsi memperkuat peran Lampung Tengah sebagai jalur utama perekonomian.

“Lampung Tengah selama ini menopang pembangunan Provinsi Lampung, kebutuhan daerah, dan juga nasional. Jika Lampung Tengah kuat, maka Lampung akan semakin kokoh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan provinsi, termasuk ruas jalan di Lampung Tengah. Sebagai lumbung pangan nasional, infrastruktur jalan yang mantap dinilai menjadi kunci kelancaran distribusi hasil pertanian dan perputaran ekonomi masyarakat.

“Tahun ini, Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran hampir Rp300 miliar khusus untuk perbaikan jalan provinsi,” ujarnya.

Pada 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah Desa Mandiri dari 561 desa menjadi 591 desa atau bertambah 30 desa. Digitalisasi pelayanan desa juga terus didorong guna mempercepat administrasi, menertibkan data, dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

Di bidang kesehatan, pemerintah memprioritaskan penanganan stunting melalui penyediaan paket gizi tambahan bagi balita terindikasi stunting pada 2026. 

Gubernur juga mengapresiasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Tengah yang telah mencapai 100 persen. Program nasional ini disebutnya telah memberikan manfaat besar bagi sekitar 2,7 juta anak di seluruh Provinsi Lampung setiap harinya.

Selain itu, cakupan Program Cek Kesehatan Gratis ditargetkan menjangkau 30 persen penduduk di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Pemerintah juga memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan dengan mengedepankan deteksi dini penyakit.

Dalam aspek pembangunan spiritual, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada ratusan masjid, musala, TPA/TPQ, serta rumah ibadah lainnya di 15 kabupaten/kota. Insentif juga diberikan kepada guru ngaji, ustaz, pendeta, penjaga rumah ibadah, dan tokoh agama sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Program wisata rohani lintas agama, fasilitasi jemaah haji, serta dukungan bagi tahfiz Al-Qur’an dan umrah turut menjadi bagian dari penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan kegiatan yang dinantikan masyarakat dan para ulama.

Ia berharap kunjungan tim Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan ukhuwah islamiyah serta memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza bersama Ketua TP PKK Provinsi Lampung menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain santunan kepada anak yatim, bantuan untuk masjid senilai Rp30 juta, serta bantuan Al-Qur’an.

Safari Ramadan ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat sinergi pembangunan menuju Lampung yang maju, religius, dan sejahtera.

LAMPUNG SELATAN — Gubernur Lampung menghadiri Apel Siaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 H/2026 M, di Lapangan Apel Kantor Kepolisian Daerah Lampung, Senin (23/02/2026), Sore.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Achmad Saefulloh menghadiri apel siaga Kamtibmas di lingkungan Polda Lampung.

Kapolda Lampung Helfi Assegaf dalam arahannya menyampaikan bahwa apel siaga ini bertujuan memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa Polri bersama seluruh elemen bangsa siap menjaga kondusivitas wilayah selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Hari ini kita melaksanakan Apel Siaga Kamtibmas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung. Seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, turut berperan aktif dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Helfi.

Kapolda menegaskan, komitmen pengamanan akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai awal Ramadan hingga perayaan Idulfitri mendatang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada patroli kepolisian, tetapi juga melibatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing melalui partisipasi aktif elemen masyarakat.

Selain organisasi kemasyarakatan (Ormas), pengamanan juga didukung oleh personel TNI, jajaran Pemerintah Daerah, serta tokoh masyarakat yang turut hadir dalam apel tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap langkah sinergis seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Bandar Lampung – Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menyoroti beberapa komoditas yang mulai mengalami tren kenaikan di minggu ini, di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Mengingat kenaikan harga cabai rawit telah meluas ke 214 kabupaten/kota atau hampir separuh wilayah Indonesia, Tomsi Tohir menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan dinas terkait di tiap daerah untuk segera melakukan langkah konkret di lapangan.

​”Tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun. Turun, cek, kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun. Inilah waktunya kita berjuang betul-betul siang malam untuk bisa membantu harga-harga ini bisa turun,” ujarnya.

Tomsi juga menekankan bahwa ketersediaan stok pangan nasional saat ini dalam kondisi aman dan lebih dari cukup. Oleh karena itu, tidak ada alasan logis bagi para pelaku usaha di rantai distribusi untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

​”Stok lebih dari cukup, tidak ada alasan untuk menaikkan harga yang keterlaluan. Kita punya Harga Eceran Tertinggi (HET). Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” tegas Tomsi Tohir.

Terkait kinerja daerah, Sekjen Kemendagri memberikan perhatian khusus pada kabupaten/kota yang memiliki angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi di saat wilayah sekitarnya stabil. Menurutnya, anomali kenaikan harga di satu daerah tertentu merupakan indikator kurang aktifnya TPID setempat dalam melakukan pengawasan lapangan.

​”Kalau naik sendirian, sementara tetangga kiri-kanan tidak naik, ini patut dicurigai. Ada dua hal, pertama, dinas dan TPID di kota atau kabupaten tersebut tidak turun, tidak aktif mencari penyebabnya. Atau kedua, memang dipermainkan oleh pedagang lokal,” ungkap Tomsi.

​Lebih lanjut, ia menginstruksikan daerah-daerah yang tidak terdampak bencana namun mencatatkan inflasi tinggi untuk segera melakukan evaluasi dan konsolidasi internal.

Sementara itu, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan bahwa hingga minggu ketiga Februari 2026, tercatat sebanyak 230 kabupaten/kota mengalami peningkatan IPH. Angka ini menunjukkan tren kenaikan dibandingkan minggu sebelumnya yang berjumlah 199 kabupaten/kota.

Berdasarkan data BPS, cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam. Secara nasional, 59,44% wilayah di Indonesia terdampak kenaikan harga cabai rawit. Selain cabai, komoditas daging ayam ras, daging sapi, dan telur ayam ras juga memberikan kontribusi besar terhadap tekanan IPH, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, dan DIY.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh ruas jalan provinsi yang masuk dalam kegiatan pemeliharaan akan ditangani sebelum Lebaran. Sehingga tidak ada jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan selama arus mudik dan balik Idulfitri.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqullah juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah hingga Hari Raya Idul Fitri. Langkah ini dilakukan melalui pengawasan terpadu bersama pemerintah pusat guna memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau, Minggu (22/2/2026)

Selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, tim gabungan yang dipimpin Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, melakukan pemantauan langsung di sejumlah titik distribusi pangan di Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terjamin, aman dikonsumsi, dan dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Sri Nuryanti dalam keterangannya.

Dalam tinjauan tersebut, tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk tersebut langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan. Selain itu, pengawasan juga menyoroti pentingnya penanganan daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.

Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait juga diimbau untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya terkait penanganan ayam segar pascapenyembelihan. Penjualan ayam tanpa proses pembersihan yang sesuai standar berisiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis seperti daging sapi dan daging ayam terpantau stabil dan berada pada kisaran harga acuan, bahkan di beberapa titik lebih rendah. Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan stok di pasar.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi.

Dengan pengawasan intensif, pengendalian distribusi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung optimistis stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.
(*)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan upaya percepatan transformasi digital dan menciptakan efisiensi birokrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi pembahasan integrasi aplikasi Lampung-In yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/02/2026).

Dalam arahannya, Sekdaprov menjelaskan bahwa progres saat ini difokuskan pada sinkronisasi Lampung-In dengan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dua layanan utama yang menjadi prioritas integrasi adalah :
1. SAIBARA: Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. SP4N LAPOR: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

“Jadi intinya, tim pendukung secara teknis silakan berkoordinasi di tingkat programmer sehingga sistem Saibara bisa segera terintegrasi di dalam Lampung-In. Kita ingin layanannya menjadi lebih baik dan memudahkan masyarakat,” ujar Marindo.

Sekdaprov memberikan instruksi khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) serta Inspektorat Provinsi Lampung untuk melakukan pertemuan teknis intensif mulai Senin hingga Jumat pekan depan.

Fokus utama pertemuan tersebut adalah memastikan aplikasi SP4N LAPOR dapat diakses sepenuhnya melalui platform Lampung-In. Integrasi ini dinilai krusial karena jangkauan SP4N LAPOR mencakup aduan masyarakat tidak hanya di tingkat Provinsi, tetapi hingga ke seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Sekdaprov menegaskan bahwa tujuan akhir dari proyek ini adalah menghapus ego sektoral antar aplikasi dan mewujudkan integrasi data yang solid di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Insya Allah niat baik akan berjalan dengan baik. Kita usahakan ke depan hanya ada satu aplikasi, satu data, dan satu informasi di Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu melalui Lampung-In,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung mendampingi Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk pengawasan langsung pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, Jumat (20/2/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, dan dihadiri jajaran pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri migas dan energi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum penguatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung. Ia menegaskan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada 2025. Angka itu melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.

Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisinya meliputi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.

Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Fokus utama adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT. Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.

“Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tetapi signifikan,” ujar Putri.

Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.

Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, hingga mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat untuk mencegah resistensi masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan. Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang memerlukan pematangan melalui eksplorasi lanjutan.

Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan. Langkah tersebut diharapkan membuka potensi baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT. Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan studi dan pemboran eksplorasi pada 2028.

Jika ditemukan cadangan ekonomis, tahapan berikutnya meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (POD), hingga target on stream awal pada 2032. “Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan,” ujarnya.

Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses PPKH dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan target nasional, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. (*)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan penegakan kebijakan daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal pada peringatan HUT ke-76 Satpol PP Tahun 2026 yang dirangkai dengan doa bersama menyambut Ramadan 1447 Hijriah di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menilai bahwa usia 76 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah.

“Ini bukan usia yang singkat. Ini adalah perjalanan panjang pengabdian Satpol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan melindungi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Satpol PP merupakan representasi langsung pemerintah daerah di lapangan sekaligus wajah kebijakan yang dirasakan masyarakat setiap hari.

“Aturan tidak akan memiliki kekuatan tanpa ketegasan di lapangan. Satpol PP adalah wajah pemerintah daerah yang setiap hari dilihat masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mencontohkan keberhasilan penegakan Perda larangan pengiriman gabah ke luar daerah melalui pengawasan ketat di wilayah Bakauheni. Kebijakan tersebut telah menghidupkan kembali penggilingan padi di Lampung.

“Satu penggilingan menyerap lima tenaga kerja. Artinya, sekitar seribu lapangan pekerjaan terbuka,” ungkapnya.

Selain membuka lapangan kerja, langkah tersebut juga dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di daerah.

“Dulu akhir tahun harga beras selalu naik. Kemarin tidak. Itu karena teman-teman Satpol PP yang menjaga,” katanya.

Meski menekankan pentingnya ketegasan, Gubernur mengingatkan agar penegakan peraturan tetap dibarengi pendekatan humanis dan berkeadilan. Kedisiplinan harus disertai pendekatan persuasif serta empati, agar ketertiban tidak mengabaikan rasa keadilan sosial.

Memasuki bulan Ramadan, Gubernur mengajak seluruh anggota Satpol PP menjadikan momentum ini sebagai sarana memperkuat integritas dan moral.

“Jangan sampai kita menegakkan aturan kepada masyarakat, tapi lalai menjaga integritas pribadi,” pesannya.

Selain itu, Gubernur juga menegaskan peran Satpol PP dalam menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat selama Ramadan.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap Satpol PP terus bertransformasi menjadi aparat yang profesional, responsif, berintegritas, serta dicintai masyarakat.

“Perkuat niat pengabdian, luruskan komitmen pelayanan, tingkatkan solidaritas, dan bekerja dengan hati. Kita ingin Lampung yang aman, tertib, dan harmonis,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung – Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (18/2/2026).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menekankan agar seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan.

​Tomsi Tohir menyoroti adanya kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga sekecil apa pun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak pada hari berikutnya.

​”Hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi. Jadi begitu ada kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik,” tegas Tomsi.

​Sekjen Kemendagri mengungkap adanya anomali di beberapa wilayah penghasil komoditas tertentu, seperti cabai, yang justru mengalami kenaikan harga di tengah stok yang melimpah. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan tim terkait untuk mendalami potensi adanya praktik kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.

​”Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah. Dalami betul kenapa naik,” ujarnya.

​Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki empati tinggi dan tidak menggunakan standar pribadi dalam menilai kenaikan harga.

“Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat naiknya kerasa,” tambahnya.

​Tomsi Tohir kemudian menginstruksikan Bulog, dinas perdagangan, dan kantor perwakilan di daerah untuk bekerja lebih ekstra dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan setiap hari. Ia menekankan bahwa disiplin dan kemauan keras dari seluruh stakeholder adalah kunci untuk memberikan harga terbaik bagi masyarakat.

​”Harus dibuat tim petugas yang terus-menerus mengecek. Jadi tidak selesai rapat kita selesai dan beristirahat. Dari daerah pun mengecek langsung ke lapangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya tren peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah wilayah Indonesia pada minggu kedua Februari 2026.

Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi mengingat pola historis kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa sebaran kenaikan harga kian meluas.

“Terdapat 199 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu itu ada 170 yang mengalami kenaikan, artinya yang mengalami kenaikan IPH bertambah,” ujar Ateng.

​BPS mencatat bahwa komoditas cabai rawit dan daging ayam ras menjadi motor utama kenaikan harga di berbagai daerah. Cabai rawit, secara nasional, mengalami kenaikan harga sebesar 16,60 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dengan rata-rata harga Rp67.000 per kilogram. Angka ini telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp57.000.

​Selain cabai dan ayam, komoditas beras juga menunjukkan tren peningkatan sebaran kenaikan harga. Pada minggu kedua Februari ini, tercatat 90 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras, meningkat dari 72 daerah pada minggu sebelumnya. (*)

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026 dengan Instansi Vertikal/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi instansi vertikal.

Penandatanganan dilakulan oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana dan perwakilan dari unsur TNI dan Polri.

Kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah merupakan bentuk komitmen nyata memperkuat sinergi antara Pemprov Lampung dan Instansi vertikal.

Kegiatan yang digelar di ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/02/2026), disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hibah ini bukan sekadar kewajiban administrasi atau program rutin tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan visi pembangunan Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ucap Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur berharap agar hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh jajaran Forkopimda agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran TNI-Polri di wilayah Lampung.

Dukungan melalui mekanisme hibah daerah, menurutnya bukan sekadar bentuk administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap dukungan yang diberikan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat hibah benar-benar dirasakan masyarakat.

Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI-Polri sangat dibutuhkan guna menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan. (*)

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Instansi Vertikal/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Penandatanganan dilakulan oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Nurul Fajri dengan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana serta perwakilan dari unsur TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para penerima hibah.

Dukungan tersebut diharapkan mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan berbagai kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, hibah daerah bukan sekadar kewajiban administratif yang diatur regulasi, melainkan wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju Indonesia Emas serta visi Lampung Maju.

“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujarnya.

Gubernur Mirza berharap hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dikelola dengan baik sehingga tidak hanya menjadi program rutin tahunan, melainkan instrumen strategis dalam mendukung visi pembangunan Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. 

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan TNI dan Polri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah.

“Mari kita perkuat komitmen bersama dalam membangun daerah yang kita cintai, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran TNI-Polri di wilayah Lampung.

Ia menegaskan bahwa dukungan melalui mekanisme hibah daerah bukan sekadar bentuk administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kristomei juga memastikan bahwa setiap dukungan yang diberikan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat hibah benar-benar dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyebut kolaborasi antara TNI-Polri dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi penegak peraturan daerah (Perda) yang tegas namun tetap humanis, serta hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Satpol PP di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026). Acara ini dirangkai dengan doa bersama menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Gubernur Mirza menegaskan, Satpol PP berada di garis depan dalam menjaga wibawa pemerintah daerah. 

Menurutnya, peran tersebut sangat strategis karena aparat Satpol PP hadir ketika terjadi pelanggaran Perda, potensi gangguan ketertiban, hingga saat masyarakat membutuhkan kepastian hukum di tingkat daerah.

“Bagaimana cara kita berpihak kepada masyarakat dan memberi kemanfaatan bagi daerah,” ujar Mirza.

Gubernur Mirza juga menyoroti keberhasilan Satpol PP dalam menegakkan sejumlah peraturan daerah, salah satunya terkait distribusi gabah. 

Ia menyebut, langkah pengawasan terhadap distribusi gabah ke luar wilayah Lampung merupakan bagian dari kebijakan strategis menjaga ketahanan pangan daerah.

“Peraturan dan kebijakan itu kami buat hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk kemakmuran masyarakat Lampung. Kita akan berpihak kepada masyarakat Lampung, kita akan berpihak kepada orang-orang kecil dan lemah,” tegasnya.

Mirza menambahkan, Satpol PP memiliki peran penting dalam memastikan keberpihakan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat berjalan dengan baik. Karena itu, ia mendorong agar Satpol PP terus bertransformasi menjadi aparat yang profesional dan berintegritas.

“Satpol PP hari ini harus terus bertransformasi. Penegakan perda tidak cukup hanya tegas, tetapi juga harus humanis. Kedisiplinan harus dibarengi pendekatan persuasif. Ketertiban harus ditegakkan tanpa mengabaikan rasa keadilan dan empati,” ujarnya.

Menurutnya, Satpol PP merupakan wajah pemerintah di tengah masyarakat. Aparat harus mampu menghadirkan rasa aman, bukan rasa takut.

“Kalian adalah wajah pemerintah, tempat bagi masyarakat untuk merasa aman. Kita ingin Satpol PP Lampung menjadi aparat yang profesional, berintegritas, responsif, dan dicintai masyarakat,” katanya.

Momentum peringatan HUT ke-76 ini, lanjut Mirza, harus menjadi ajang refleksi dan penguatan komitmen seluruh jajaran Satpol PP.

“Perkuat disiplin, tingkatkan kapasitas, dan jaga soliditas. Terima kasih kepada seluruh jajaran Satpol PP atas pengabdiannya,” pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen menekan angka putus sekolah hingga nol pada 2026 melalui penguatan evaluasi program strategis pendidikan serta penelusuran data peserta didik secara menyeluruh hingga tingkat kabupaten/kota. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Program Strategis di Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (18/02/2026). 

Gubernur menekankan bahwa seluruh program pendidikan 2025 harus berjalan sesuai jalur, target, dan indikator yang telah ditetapkan, disertai langkah mitigasi terhadap berbagai persoalan di lapangan.

“Kita memastikan program-program Dinas Pendidikan berjalan sesuai track dan targetnya. Kita juga melakukan perencanaan mitigasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Menurut Gubernur, berbagai faktor seperti persoalan ekonomi dan sosial harus diantisipasi sejak dini agar tidak ada anak yang terlepas dari sistem pendidikan.

“Kita tidak ingin ada anak putus sekolah di 2026 ini. Banyak masalah di lapangan yang bisa menyebabkan itu terjadi, dan itu harus dimitigasi,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran data siswa secara menyeluruh dengan membandingkan jumlah peserta didik yang masuk sekolah dengan jumlah lulusan setiap tahunnya.

“Kalau yang masuk 100 siswa dan yang lulus 98, berarti ada dua yang harus kita telusuri. Kita cari penyebabnya, apakah faktor ekonomi atau persoalan lainnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, Disdikbud juga menyiapkan tiga opsi solusi bagi siswa yang teridentifikasi tidak melanjutkan pendidikan, yakni melalui PKBM, pembelajaran jarak jauh, dan SMA Terbuka. Selain itu, pencacahan ulang data APS dan APK akan dilakukan agar angka riil partisipasi dan putus sekolah dapat dipetakan secara akurat hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, Disdikbud juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memvalidasi data berdasarkan kategori desil ekonomi satu hingga empat. Langkah ini dilakukan guna memastikan faktor ekonomi benar-benar terpetakan secara akurat.

Langkah ini menjadi bagian dari penguatan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung agar lebih terukur, berbasis data, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan.

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 4 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Bandarlampung, Rabu (18/2/2026).

Pelantikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/513/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat yang baru dilantik bukanlah hadiah ataupun hak semata, melainkan sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan.

“Jabatan ini adalah amanah dan kepercayaan. Amanah dari pemerintah, kepercayaan dari masyarakat, dan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Marindo menjelaskan bahwa Pejabat Administrator memiliki peran strategis sebagai penggerak organisasi dan penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. 

Karena itu, mereka dituntut mampu menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam program serta kegiatan yang konkret, terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Marindo menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah harus bekerja selaras dengan visi pembangunan Provinsi Lampung, yakni “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Menurutnya, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita, tetapi target besar yang harus dipersiapkan sejak sekarang.

“Lampung harus menjadi provinsi yang maju dalam sektor pertanian modern, industri berbasis sumber daya lokal, ekonomi kreatif, pendidikan berkualitas, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Marindo menyampaikan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik. 

Pertama, memperkuat integritas dan profesionalisme dengan bekerja berdasarkan aturan, data, dan kepentingan publik serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

Kedua, meningkatkan kinerja dan inovasi di tengah kompleksitas tantangan pemerintahan dan ia mendorong optimalisasi teknologi informasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik agar birokrasi semakin efektif dan efisien.

Ketiga, membangun kolaborasi dan sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sebagai kunci percepatan pembangunan.

Marindo juga mengingatkan bahwa ke depan pemerintah daerah akan menghadapi tantangan global yang dinamis, mulai dari transformasi ekonomi digital, perubahan iklim, hingga persaingan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, ia berharap Pejabat Administrator dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Marindo mengucapkan selamat kepada para pejabat yang resmi dilantik dan berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab.

“Bekerjalah dengan hati, dengan integritas, dan dengan semangat untuk membawa Lampung menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan sejahtera dalam bingkai Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Berikut nama pejabat administrator yang dilantik :

1. Yulia Fitriani, S.STP., M.Si. sebagai Kepala UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

2. Siti Rahma, S.E., M.M. sebagai Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

3. Media Lisna, S.Gz., M.Kes. Sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

4. Irman Thamrin, S.K.M., M.Kes. sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.