Blog

LAMPUNG TENGAH – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPP Lampung Sai dan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) menggelar tradisi masyarakat Lampung Blangikhan, yang dilaksanakan di Sesat Agung Nuwo Balak, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (18/2/2026). Tradisi Blangikhan merupakan adat budaya Lampung dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan diawali dengan arak-arakan dari Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah menuju Sesat Agung Nuwo Balak untuk pelaksanaan seremoni, kemudian dilanjutkan arak-arakan menuju lokasi pelaksanaan tradisi Blangikhan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wakil Menteri Pariwisata RI Ni Luh Puspa, Ketua Umum DPP Lampung Sai Komjen Pol (Purn) Sjachroedin ZP, Ketua Umum MPAL Rycko Menoza SZP, serta unsur pemerintah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa tradisi Blangikhan atau turun mandi menjadi momentum kebersamaan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

“Tradisi Blangikhan hadir sebagai pengingat bahwa Ramadhan disambut dengan kesiapan hati, kesadaran diri, dan kebersamaan. Tradisi ini hidup karena dijalankan, dirasakan, dan diwariskan dari generasi ke generasi,” ujarnya.

Melalui Blangikhan, jelas Wagub Jihan, masyarakat diajak membersihkan diri, menata niat, serta meluruskan kembali hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam sekitar.

“Budaya yang dijaga dengan baik akan melahirkan identitas daerah yang kuat. Dari identitas itu tumbuh rasa percaya diri, persatuan, dan semangat membangun daerah dengan tetap berakar pada kearifan lokal,” ujarnya.

Wagub Jihan berharap momentum Blangikhan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memasuki Ramadan dengan perasaan lebih lapang dan semangat kebersamaan yang semakin erat.

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan juga memaparkan capaian sektor pariwisata Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kunjungan wisatawan ke Lampung saat ini menempati peringkat 10 besar nasional.

Ia mendorong agar Blangikhan dapat masuk ke dalam kalender acara nasional Kharisma Event Nusantara guna memperkuat promosi pariwisata Lampung.

“Di Bali ada tradisi Melukat, mandi untuk membersihkan diri, dan itu sudah dikenal luas. Mengapa tidak kita angkat tradisi Blangikhan ini? Saya kira ini salah satu yang bisa dikenal secara nasional bahkan mancanegara,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wagub Jihan mengucapkan selamat menyambut dan melaksanakan Ibadah Bulan Suci Ramadhan kepada seluruh masyarakat Lampung.

“Selamat menyambut bulan suci  Ramadhan. Semoga kita dapat mengoptimalkan kebaikan di bulan suci ini dengan penuh hikmat. Mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa, menyampaikan apresiasi atas pelestarian budaya yang telah menjadi identitas masyarakat setempat secara turun-temurun.

Ia menjelaskan, Blangikhan merupakan tradisi masyarakat Lampung yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Tradisi ini dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadhan sebagai simbol penyucian diri, baik lahir maupun batin, serta wujud persiapan spiritual dalam menyambut ibadah puasa,” ujarnya.

Menurutnya, tradisi Blangikhan memiliki makna mendalam karena tidak hanya mempererat hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memperkuat hubungan antarsesama dalam masyarakat.

Ia menilai tradisi tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya. Dengan pengemasan yang tepat, Blangikhan dapat menjadi atraksi yang inklusif dan menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Kita perlu mengemas tradisi ini secara lebih optimal agar semakin dikenal luas dan mampu menarik wisatawan dari luar daerah. Tradisi ini sangat potensial menjadi bagian dari pengembangan pariwisata berbasis budaya di Lampung,” ujarnya.

“Semoga tradisi ini terus terjaga dan menjadi kebanggaan bersama,” tambahnya.

Ketua Umum MPAL, Rycko Menoza SZP, mengungkapkan rasa syukur karena kegiatan berlangsung baik dan lancar berkat dukungan berbagai pihak.

“Acara ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan tradisi budaya adat yang berjalan beriringan dengan tradisi keagamaan. Semoga melalui kegiatan seperti ini, Lampung semakin maju, dikenal luas, dan semakin banyak dikunjungi masyarakat dari luar daerah,” ujar Rycko.

Selain menonjolkan nilai sakral penyucian diri menjelang Ramadan, kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menyajikan berbagai kuliner khas Lampung untuk memperkenalkan potensi lokal kepada tamu domestik maupun mancanegara.

Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menyampaikan bahwa makna tradisi Blangikhan bukan sekadar seremoni, melainkan simbol pembersihan diri, doa keselamatan, dan harapan demi masa depan yang lebih baik selaras dengan nilai budaya adat Lampung.

“Tradisi Blangikhan merupakan warisan budaya yang mengatur nilai kearifan lokal, etika, serta filosofi kehidupan masyarakat Lampung. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan, menjaga, dan mewariskan adat istiadat ini kepada generasi muda,” ujarnya.

Acara ditutup dengan prosesi pemandian muli mekhanai yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Wakil Menteri Pariwisata, Ketua MPAL, dan Plt. Bupati Lampung Tengah. Prosesi tersebut ditandai dengan pemecahan kendi sebagai simbol dimulainya tradisi Blangikhan.

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (24/2/2026).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/592/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/513/VI.04/2026.

Adapun pejabat yang dilantik, yakni:

1. Mohammad Zimmi Skil sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

2. Hayudian Utomo sebagai Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan kompetitif selama dua bulan terakhir.

“Pelantikan ini merupakan proses dari seleksi terbuka yang telah dilaksanakan selama dua bulan terakhir dan menjadi keharusan untuk dilakukan dalam rentang waktu sesuai persetujuan teknis BKN,” ujarnya.

Ia menegaskan, pejabat yang diambil sumpahnya patut berbangga karena terpilih dari tiga nama terbaik hasil seleksi terbuka. Namun, jabatan tersebut juga membawa tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen.

Menurutnya, proses seleksi terbuka merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menegakkan sistem merit aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah daerah, jelasnya, menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja sebagai dasar pengembangan karier pegawai.

Sekdaprov Marindo juga menyoroti peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, meningkatkan daya saing industri, memperluas akses pasar, serta menjaga stabilitas perdagangan. 

Ia meminta pejabat yang dilantik mampu mendorong hilirisasi, digitalisasi perdagangan, kelancaran distribusi barang, serta membuka peluang kerja sama perdagangan antarprovinsi.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo, menekankan tiga hal penting kepada para pejabat yang dilantik, yakni bekerja dengan integritas dan loyalitas kepada negara dan masyarakat, membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Mengakhiri sambutannya, Sekdaprov Marindo mengucapkan selamat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator yang telah dilantik dan diambil sumpahnya.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Malindo Kurniawan, pada 13 Februari 2026.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa penetapan jam kerja khusus ini bertujuan menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan selama bulan suci, namun tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Penyesuaian jam kerja Ramadan dilakukan agar ASN tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa mengurangi produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,” ujar Sekdaprov, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya,penyesuaian jam kerja diberlakukan bagi seluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Lampung maupun pemerintah kabupaten/kota. Adapun pengaturan jam kerja adalah sebagai berikut:

1. Instansi dengan 5 Hari Kerja

Senin–Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB

Jumat : 08.00 – 15.30 WIB

Istirahat: 11.30 – 12.30 WIB

2. Instansi dengan 6 Hari Kerja

Senin–Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB

Jumat : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB

Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB

Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB

Selain itu, total jam kerja tetap mengacu pada ketentuan minimal 32,5 jam per minggu sesuai aturan nasional,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian jam kerja ini bukan alasan bagi ASN untuk menurunkan kinerja.

“Instruksi jelas, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Penyesuaian jadwal hanya untuk memberikan ruang bagi ASN menjalankan ibadah puasa, tetapi target kinerja tetap harus tercapai,” ucapnya.

Ia juga meminta para kepala perangkat daerah hingga pejabat pembina kepegawaian kabupaten/kota untuk membuat Surat Edaran turunan dan memastikan aturan dijalankan dengan disiplin, ” tambahnya

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung, Yudhi Al Fadri menambahkan bahwa Instruksi kepada Kabupaten/Kota dalam SE tersebut, pemda kabupaten/kota diminta: Menyusun SE turunan terkait jam kerja Ramadhan. Menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal. Dan Mengawasi kepatuhan jam kerja ASN selama Ramadhan.

“Kebijakan ini akan mulai berlaku sejak awal Ramadhan 1447 H sampai masa puasa selesai,” tutup dia. (*)

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Angkutan Lebaran 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026), guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Rakor dipimpin langsung Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Hadir pula jajaran Forkopimda, pejabat tinggi Kementerian Perhubungan, serta kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera. Ia menyebut, setiap musim mudik, perhatian nasional tertuju pada arus penyeberangan Merak–Bakauheni.

“Lampung selalu menjadi sorotan karena menjadi entry gate masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Karena itu, pelayanan dan kesiapan kita harus dilakukan dengan sangat cermat,” ujar Gubernur.

Pada rakor tersebut, Gubernur mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai pro rakyat, mulai dari diskon angkutan udara dan kereta api, diskon tarif tol, hingga program mudik gratis. Kebijakan tersebut diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat pada Lebaran tahun ini.

Menurut Gubernur, kebijakan Work From Anywhere (WFA), libur sekolah, dan cuti bersama juga berpotensi memecah kepadatan arus mudik. Namun, di sisi lain, peningkatan mobilitas tetap harus diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur dan SDM.

Adapun kondisi jalan provinsi, menurut Gubernur, dalam status mantap mencapai 79,79 persen. Pemerintah Provinsi menargetkan tidak ada lagi lubang di *jalan provinsi* sebelum puncak arus mudik, termasuk percepatan perbaikan di jalan nasional dan kabupaten/kota melalui skema swakelola.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo melaporkan bahwa pada Lebaran sebelumnya terjadi kenaikan pergerakan penumpang sekitar 10 persen di seluruh moda transportasi. Namun, tantangan terbesar tetap berada di sektor penyeberangan Bakauheni.

Ia menjelaskan, pada periode puncak, lonjakan penumpang di Bakauheni bisa meningkat berkali lipat dibanding hari normal. Karena itu, strategi delaying system melalui 10 titik buffer zone di jalan tol dan arteri disiapkan untuk mengendalikan arus kendaraan menuju pelabuhan.

Selain itu, penerapan geofencing dan tiket elektronik Ferizy akan diperkuat. Dengan sistem ini, kendaraan yang belum memiliki tiket tidak dapat memasuki area pelabuhan dalam radius tertentu.

“Dengan geofencing, pelabuhan menjadi lebih tertib dan bersih dari praktik calo. Kendaraan yang masuk sudah pasti memiliki tiket,” ujar Bambang.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, berdasarkan survei nasional, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,91 juta orang. Meski turun 1,75 persen dari survei tahun sebelumnya, realisasi dinilai berpotensi lebih tinggi.

Lampung sendiri diperkirakan menjadi tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan potensi 778.000 orang. Pelabuhan Bakauheni diproyeksikan melayani sekitar 813.000 penumpang sebagai pelabuhan asal dan 2,94 juta penumpang sebagai pelabuhan tujuan.

Untuk mendukung kelancaran arus, Kemenhub menyiapkan 31.000 unit bus, 829 kapal laut, 3.821 rangkaian kereta api, 392 pesawat, dan 255 kapal penyeberangan secara nasional. Di lintas Jawa–Sumatera, disiapkan lima jalur penyeberangan termasuk Merak–Bakauheni dan rute alternatif Ciwandan serta BBJ Bojonegara.

Dudy menegaskan, pembatasan truk sumbu tiga ke atas akan diberlakukan tanpa diskresi selama masa angkutan Lebaran. Pengecualian hanya diberikan bagi kendaraan pengangkut BBM, pupuk, bantuan bencana, dan kebutuhan pokok.

“Kami tidak memberikan diskresi untuk sumbu tiga ke atas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan pelanggaran bisa berdampak besar pada kemacetan,” tegasnya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap rencana operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mengantisipasi gelombang tinggi dan cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu pelayaran maupun perjalanan darat.

Di sektor perkeretaapian, terdapat 139 perlintasan sebidang di Lampung yang menjadi perhatian. Kemenhub menambah 129 petugas penjaga untuk meningkatkan keselamatan selama masa mudik.

Rakor tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, BUMN, serta operator transportasi. Dengan sinergi lintas sektor, Pemerintah optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Lampung dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali. (*)

Bandar Lampung – Bunda Literasi Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, mengukuhkan dan melantik pengurus Forum Literasi 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Sabtu (14/02/2026).

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menekankan bahwa amanah yang diemban oleh para pengurus merupakan tanggung jawab mulia sekaligus tantangan besar di era digital. Ia menyebut literasi bukan sekadar kemampuan membaca, melainkan kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang kritis dan berdaya saing.

Bunda Literasi Provinsi Lampung menjelaskan bahwa peran pegiat literasi sangat strategis dalam membantu program pemerintah menciptakan SDM berkualitas. Menurutnya, literasi masa kini telah berkembang melampaui sekadar baca-tulis tradisional.

“Literasi hari ini mencakup numerasi, sains, digital, finansial, hingga budaya. Di tengah arus informasi yang sangat cepat, kemampuan literasi menjadi filter agar masyarakat mampu berpikir kritis, bijak menyerap informasi, dan terhindar dari disinformasi atau hoaks,” ujar Purnama Wulan Sari.

Purnama mengharapkan Forum Literasi di setiap daerah dapat menjadi motor penggerak dengan melahirkan inovasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak usia dini hingga umum. Beberapa poin instruksi yang ditekankan antara lain :

1. Optimalisasi Fasilitas : Memanfaatkan Pojok Baca, Taman Baca, dan Perpustakaan Keliling yang sudah tersedia hingga tingkat desa.

2. Kegiatan Kreatif : Menyelenggarakan lomba menulis cerita pendek, lomba baca puisi, dan kegiatan edukatif lainnya untuk merangsang minat baca anak sekolah.

3. Kolaborasi Lintas Sektor : Bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta pihak swasta seperti perbankan dan penerbit.

Ketua Forum Literasi Lampung, Eni Amalia, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari semangat para pegiat di daerah. Ia menekankan pentingnya akses informasi yang merata bagi seluruh warga Lampung, sesuai amanat UU Dasar 1945.

“Gerakan literasi adalah gerakan bersama. Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung, Bank Indonesia, Gramedia, dan seluruh mitra yang telah membantu penyediaan akses buku bagi masyarakat di pelosok daerah,” ungkap Eni.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan dari 15 Kabupaten/Kota, pengurus TP. PKK Provinsi Lampung, serta para tokoh dewan pakar literasi. (*)

Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat hilirisasi sektor ekonomi kreatif (Ekraf). Hal tersebut disampaikan Gubernur saat mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dalam diskusi bersama 25 pelaku ekraf Lampung di El’s Coffee Roastery, Minggu (15/2/2026).

​Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi Lampung saat ini didorong oleh sektor primer dengan PDRB mencapai Rp520 triliun pada tahun 2025. Namun, ia menyayangkan masih besarnya komoditas mentah yang keluar dari Lampung tanpa proses pengolahan lebih lanjut.

​”Komoditas primer kami itu 150 triliun. Baru sekitar 40 triliun hingga 50 triliun yang terhilirisasi. 100 triliun itu belum terhilirisasi. Kalau kita mampu melakukan hilirisasi, satu gelas kopi misalnya, nilainya bisa naik 10 kali lipat,” ujar Gubernur Mirza.

​Gubernur kemudian menyoroti pentingnya inovasi dan kreativitas sebagai kunci peningkatan nilai tambah yang tidak dapat diduplikasi. Ia menilai UMKM ekraf memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian daerah. Apalagi, daya beli masyarakat Lampung saat ini tengah meningkat signifikan berkat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan harga gabah dan jagung di tingkat petani.

​Namun, Gubernur juga memberikan catatan kritis terkait manajemen UMKM di Lampung. Saat ini tercatat ada 480 ribu UMKM, namun banyak di antaranya yang terjebak pada persaingan internal karena memproduksi produk sejenis dalam skala masif.

​”Saya cek ada 3.000 merek keripik singkong di Lampung. Akhirnya persaingannya sangat kencang di bawah. Kita butuh kolaborasi dengan Kementerian Ekraf untuk melakukan akurasi dan kurasi. UMKM yang sudah go global harus kita tarik untuk membangun supply chain bagi pelaku di bawahnya agar mereka bisa bangkit bersama, bukan justru saling mematikan,” tegasnya.

​Sektor pariwisata juga menjadi primadona baru. Gubernur menyebut kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung melonjak drastis mencapai 24 juta orang pada tahun 2025, dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp40 triliun. Angka ini diprediksi akan kembali tumbuh sebesar 50 persen pada tahun 2026.

​Gubernur Mirza selanjutnya mengajak seluruh jajaran dinas terkait dan pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas produk. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendampingi pelaku ekraf agar mampu menembus pasar global melalui manajemen rantai pasok yang lebih tertata.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya​ mengatakan bahwa tren industri kreatif dunia selalu lahir dari negara dengan budaya yang mengakar, seperti halnya Amerika, Jepang, India, dan Korea Selatan. Menekraf meyakini Lampung memiliki modal serupa untuk bersaing di kancah global.

“Yang belum kebagian tiketnya itu adalah Indonesia, Nusantara, termasuk Lampung yang akar budayanya juga begitu kuat. Kami perkirakan 5-10 tahun ke depan, tren industri kreatif dunia akan diwarnai oleh produk Indonesia,” imbuhnya.
​
Guna mendukung target tersebut, Menekraf mengungkapkan berbagai langkah strategis yang tengah dilakukan kementeriannya. Salah satu terobosan penting adalah kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penyediaan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor kreatif hingga Rp500 juta per pelaku usaha.
​
Di tingkat birokrasi, Menekraf mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat kelembagaan dengan membentuk Dinas Ekonomi Kreatif. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Lampung dan para kepala daerah yang mulai menyisipkan nomenklatur Ekraf dalam struktur organisasi perangkat daerahnya.

​Kementerian Ekonomi Kreatif kedepan akan memfokuskan 80 persen energinya sebagai akselerator bagi pelaku usaha yang sudah berdaya agar mampu menembus pasar internasional.

“Tugas kementerian ini adalah mencari Local Hero untuk kita dorong ke pasar nasional, dan mencari National Champion untuk kita bawa Go Global,” pungkas Menekraf. (*)

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Angkutan Lebaran 2026, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026). 

Rapat ini bertujuan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi menghadapi arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Rapat dipimpin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat Kementerian Perhubungan, dan kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan, Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Setiap musim mudik, arus penyeberangan Merak–Bakauheni menjadi perhatian nasional karena menjadi jalur utama pergerakan masyarakat dari Pulau Jawa.

“Lampung selalu menjadi sorotan karena menjadi pintu masuk masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Karena itu, pelayanan dan kesiapan harus dilakukan dengan sangat cermat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai pro-rakyat, seperti diskon angkutan udara dan kereta api, diskon tarif tol, serta program mudik gratis. Kebijakan tersebut diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat pada Lebaran tahun ini.

Menurutnya, kebijakan Work From Anywhere (WFA), libur sekolah, dan cuti bersama berpotensi memecah kepadatan arus mudik. “Namun, peningkatan mobilitas tetap harus diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Mirza menyampaikan, kondisi jalan provinsi dengan status mantap mencapai 79,79 persen. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan tidak ada lagi lubang di jalan provinsi sebelum puncak arus mudik. Percepatan perbaikan juga dilakukan pada ruas jalan nasional serta kabupaten/kota melalui skema swakelola.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menyampaikan, pada Lebaran sebelumnya terjadi kenaikan pergerakan penumpang sekitar 10 persen di seluruh moda transportasi. Penyeberangan Bakauheni tetap menjadi titik krusial karena lonjakan penumpang pada periode puncak dapat meningkat berkali lipat dibanding hari biasa.

Untuk mengendalikan arus kendaraan menuju pelabuhan, disiapkan 10 titik buffer zone di jalan tol dan arteri dengan skema delaying system. Selain itu, penerapan geofencing dan tiket elektronik Ferizy diperkuat guna memastikan kendaraan yang masuk pelabuhan telah memiliki tiket.

“Dengan geofencing, kendaraan tanpa tiket tidak dapat mendekati area pelabuhan dalam radius tertentu. Sistem ini membuat arus lebih tertib dan meminimalkan praktik percaloan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, berdasarkan survei nasional, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,91 juta orang. Meski turun 1,75 persen dibandingkan survei tahun sebelumnya, realisasinya dinilai berpotensi lebih tinggi.

Lampung diproyeksikan menjadi salah satu tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan potensi 778.000 orang. Adapun Pelabuhan Bakauheni diperkirakan melayani sekitar 813.000 penumpang sebagai pelabuhan asal dan 2,94 juta penumpang sebagai pelabuhan tujuan.

Untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan menyiapkan 31.000 unit bus, 829 kapal laut, 3.821 rangkaian kereta api, 392 pesawat, serta 255 kapal penyeberangan secara nasional. Di lintas Jawa–Sumatera, disiapkan lima jalur penyeberangan, termasuk Merak–Bakauheni dan rute alternatif Ciwandan serta BBJ Bojonegara.

Dudy menegaskan, pembatasan operasional truk sumbu tiga ke atas diberlakukan tanpa diskresi selama masa angkutan Lebaran. Pengecualian hanya berlaku bagi kendaraan pengangkut bahan bakar minyak, pupuk, bantuan bencana, dan kebutuhan pokok.

“Kebijakan ini konsisten diterapkan karena pelanggaran sebelumnya terbukti memicu kemacetan signifikan,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan juga mendukung rencana operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi potensi gelombang tinggi dan cuaca ekstrem. Di sektor perkeretaapian, sebanyak 139 perlintasan sebidang di Lampung menjadi perhatian khusus dengan penambahan 129 petugas penjaga selama masa mudik.

Melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, BUMN, serta operator transportasi, pemerintah optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Lampung dapat berlangsung aman dan terkendali.

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berharap pengurus Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) jadi mitra strategis Pemerintah dalam membangun karakter dan moral bangsa.

Harapan Gubernur tersebut disampaikan Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemerintah Provinsi Lampung Fiter Rahmawan saat mewakili Gubernur menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikadi Kota Bandarlampung periode 2026-2031, di Balai Keratun Lt. III, Komplek Kantor Gubernur, Minggu (15/02/2026). 

Pengukuhan berdasarkan surat  keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Da’i Indonesia Provinsi Lampung Nomor 01/SKEP/PW-IKADI/1447 Hijriah tentang Pengangkatan Pengurus Daerah Ikatan Da’i Indonesia Kota Bandar Lampung.

Dalam acara itu, Ketua PW Ikadi Provinsi Lampung H. Repianto secara reami melantik dan mengukuhkan pengurus Ikadi Kota Bandarlampung periode 2026-2031.

Gubernur Mirza dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Kepala Biro Adpim Fiter Rahmawan menyampaikan bahwa ​Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap keluarga besar Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi) atas terlaksananya pelantikan Pengurus Daerah Ikadi Kota Bandar Lampung masa bakti 2026-2031.

Gubernur Mirza menilai bahwa momentum ini sangat penting bagi kita semua, mengingat IKADI merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan karakter dan moral bangsa.

Sesuai dengan tema yang diangkat hari ini, yaitu ”Menguatkan Peran Da’i sebagai Penggerak Pemberdayaan Umat”, peran para da’i menjadi sangat krusial, para da’i bukan hanya bertugas menyampaikan risalah agama, tetapi juga harus menjadi teladan dan motor penggerak dalam menjaga kondusivitas daerah, menangkal paham-paham radikalisme, serta mempererat ukhuwah islamiyah di tengah masyarakat Lampung.

Melalui sambutannya, Gubernur Mirza berharap agar Ikadi terus bersinergi dalam mewujudkan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara spiritual, tetapi juga mandiri secara ekonomi.

“Optimalisasi potensi umat melalui pemberdayaan harus menjadi prioritas kita bersama untuk membangun kemandirian bangsa menuju peradaban madani”, ujarnya. 

​Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Mirza mengucapkan selamat bekerja dan selamat mengemban amanah kepada Ketua PD Ikadi Kota Bandar Lampung terpilih Triono, beserta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. 

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dakwah ini”, tutup Mirza. 

Dalam kesempatan ini, Ketua PW IKADI Provinsi Lampung H. Repianto menjelaskan bahwa pengukuhan ini merupakan sebuah momentum penting bagi dakwah di Kota Bandar Lampung.

“Pelantikan pengurus daerah IKADI Kota Bandar Lampung periode 2026-2031 bukan sekadar seremonial, melainkan tonggak estafet perjuangan”, sambungnya. 

​H. Repianto menambahkan bahwa tantangan da’i ke depan semakin kompleks, di mana teknologi dan moralitas berpacu dengan sangat cepat. Oleh karena itu, IKADI harus hadir sebagai penyejuk dan pemberi solusi bagi problematika umat. 

“Saya berharap pengurus yang baru dilantik segera menyusun program kerja yang menyentuh akar rumput, menguatkan kemandirian ekonomi umat, dan tetap menjaga ukhuwah islamiyah di atas segalanya”, tutupnya. 

Di akhir kegiatan, Plt. Kepala Biro Adpim Provinsi Lampung Fiter Rahmawan beserta Ketua PW Ikadi Provinsi Lampung, memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Ikadi Kota Bandarlampung. 

Selain pelantikan dan pengukuhan pengurus IKADI Kota Bandarlampung, dalam kesempatan ini juga akan dilaksanakan diskusi publik keumatan dengan tema: “Optimalisasi Potensi Umat dalam Membangun Kemandirian Bangsa menuju Peradaban Madani”.

Turut hadir dalam acara ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandarlampung, Dewan Pakar PW Ikadi Provinsi Lampung, MUI Lampung, Ormas Islam, Laznas, dan Forum Takmir Masjid Se-Kota Bandarlampung.

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya dalam dua agenda kunjungan di Provinsi Lampung, Minggu (15/02/2026).

Agenda pertama berlangsung pada kegiatan Pelatihan Juru Masak Bersama Master (Masamo) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI melalui Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain di SPPG Rajabasa 3, Kecamatan Rajabasa.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Lampung saat ini menjadi provinsi tercepat dan tertinggi secara persentase dalam pemenuhan infrastruktur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya laporkan, Lampung hari ini menjadi provinsi tercepat dan tertinggi secara persentase dalam pemenuhan pengadaan dapur MBG. Rasio kita sudah di atas 100 persen dari target,” ujar Gubernur.

Ia memaparkan, program MBG di Lampung menyasar sekitar 2,7 juta penerima manfaat, mulai dari siswa TK hingga SMA, santri pondok pesantren, balita, hingga ibu hamil. Ketersediaan bahan baku pun dipastikan aman karena Lampung merupakan daerah surplus pangan.

“Sumber pangan Lampung luar biasa. Ayam surplus, telur surplus, beras dan sayuran juga surplus. Tidak ada cerita kekurangan bahan makanan,” tegasnya.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa kualitas gizi harus diimbangi dengan cita rasa dan kreativitas.

“Anak-anak itu nomor dua gizi, nomor satu enak dulu. Kalau tidak enak, mereka tidak mau makan. Saya ingin mereka lulus sekolah dengan kenangan bahwa makanan MBG itu enak dan membanggakan,” tambahnya.

Gubernur juga mengapresiasi inovasi Kementerian Ekonomi Kreatif yang menghadirkan chef profesional untuk meningkatkan standar kualitas pengelolaan dapur MBG. Ia berharap pelatihan ini menjadi ruang belajar, berbagi inspirasi, sekaligus memperkuat jejaring pelaku usaha kuliner di Lampung sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif daerah.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang telah membangun 1.007 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jangkauan 2,7 juta penerima manfaat. Program ini dinilai selaras dengan visi Presiden dalam menyiapkan Generasi Emas 2045 sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Secara nasional, pemerintah menargetkan lebih dari 83 juta penerima manfaat melalui 30.600 SPPG pada tahun ini.

Menteri menegaskan, program ini bukan sekadar intervensi gizi, melainkan juga mesin penggerak ekonomi yang menghidupkan sektor pertanian, perikanan, dan jasa hingga tingkat desa. Kegiatan Masamo, lanjutnya, menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, tenaga profesional seperti Chef Norman Ismail, serta sektor swasta dalam meningkatkan kualitas juru masak.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Yuke Sri Rahayu selaku Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, menjelaskan bahwa Masamo merupakan bagian dari fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha kreatif subsektor kuliner.

“Program ini bertujuan membantu pelaku usaha kreatif kuliner meningkatkan kapasitas usaha, menghadirkan produk baru yang berkualitas dan berdaya saing,” ujarnya.

Pelatihan di Lampung diikuti 50 perwakilan SPPG dan menjadi bagian dari upaya memperkuat subsektor kuliner sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional (The New Engine of Growth), sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pangan yang aman dan berkualitas.

Usai kegiatan tersebut, Gubernur kembali mendampingi Menteri dalam diskusi bersama pelaku ekonomi kreatif di El’s Coffee Roastery, Bandar Lampung. Diskusi membahas penguatan ekosistem ekonomi kreatif, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM, hingga perluasan jaringan pemasaran.

Dalam arahannya, Menteri menegaskan komitmen pemerintah menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar utama pertumbuhan nasional. Ia menyebut pembentukan kementerian khusus ekonomi kreatif sebagai langkah strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (RINDEKRAF) 20 tahun ke depan. Dalam rancangan terbaru, jumlah subsektor ekonomi kreatif bertambah dari 17 menjadi 21 subsektor, termasuk modifikasi otomotif (custom), teknologi baru seperti AI dan blockchain, hingga konten kreator dan voice over.

Menteri juga menyoroti pentingnya hilirisasi di sektor kreatif.

“Hilirisasi bukan hanya soal tambang. Di sektor kreatif, hilirisasi berarti memperkuat film, musik, fashion, dan kuliner lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing global,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin solid dalam mendorong ekonomi kreatif Lampung tumbuh lebih kuat, berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan nasional.

BALI — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang membahas program kerja tahun 2026 serta penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Rapat berlangsung di Hyatt Regency Bali, Sanur, Denpasar Selatan, Jumat (13/2/2026).

Pertemuan tersebut merupakan rapat perdana jajaran pengurus setelah Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar pada 23 Oktober 2025 di Jakarta. Selain membahas agenda kerja 2026, pengurus melakukan pencermatan terhadap AD/ART sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi.

Rapat ini juga menjadi tindak lanjut pengukuhan masa bakti pengurus periode 2025–2029 yang dilaksanakan pada 10 November 2025 di Ibu Kota Nusantara.

Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud menegaskan komitmen seluruh pengurus untuk membangun organisasi yang lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan daerah.

“Semua pengurus APPSI memiliki komitmen bersama untuk membangun organisasi yang lebih kuat dan responsif,” ujar Rudy.

Ia menyatakan, APPSI tengah menyiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna menyempurnakan AD/ART organisasi. Menurutnya, identitas organisasi belum mengalami perubahan sejak 2015 sehingga memerlukan pembaruan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

“Identitas organisasi belum berubah sejak 2015, sehingga kita membutuhkan landasan konstitusi yang lebih adaptif dan visioner,” jelasnya.

Dalam implementasinya, APPSI akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) setiap tahun untuk mengevaluasi program sekaligus menetapkan prioritas kerja berikutnya. Organisasi ini juga akan memfasilitasi pertemuan gubernur dengan Presiden dan para menteri secara berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

APPSI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan Indonesia.

Pada 2026, APPSI menjadwalkan lima Focus Group Discussion (FGD) yang akan digelar di Jakarta, Maluku, dan Kalimantan Tengah. FGD tersebut akan membahas optimalisasi APBD, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan sektor pertanian dan energi nasional.

Selain itu, organisasi juga merencanakan kegiatan orientasi pemerintahan di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Dua lokakarya turut diagendakan untuk membahas pemberdayaan UMKM serta strategi menarik investasi berbasis penciptaan lapangan kerja di daerah.

Gubernur Mirzani Djausal menegaskan seluruh daerah sepakat memperjuangkan program bersama pemerintah pusat melalui wadah APPSI.

“Program-program daerah akan kita perjuangkan bersama melalui APPSI dan bersinergi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antarpemerintah provinsi menjadi kunci dalam memperkuat posisi daerah di tingkat nasional. Menurutnya, forum APPSI harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyelaraskan kebijakan, bertukar praktik terbaik, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Kami memandang APPSI sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan solidaritas antarprovinsi, dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat daerah,” ujar Gubernur Mirza.

Rapat di Bali ini menandai langkah awal konsolidasi pengurus APPSI periode 2025–2029 dalam memperkuat peran strategis gubernur sebagai representasi pemerintah pusat di daerah sekaligus motor penggerak pembangunan wilayah.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dan kemitraan strategis dengan insan pers melalui Turnamen Mini Soccer antara Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) dan Gubernur Lampung, yang dirangkaikan dengan launching Ikatan Jurnalis Pemprov Football Club di Lapangan Subanus, Bandarlampung, Sabtu (14/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan secara resmi membuka Turnamen Mini Soccer IJP dan Gubernur Lampung dan me-launching Ikatan Jurnalis Pemprov Football Club.

Marindo mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai namun tetap sarat makna tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya merasa senang dan bangga dengan terselenggaranya kegiatan ini. Biasanya kita bertemu dalam forum resmi seperti rapat atau konferensi pers. Hari ini kita bertemu dalam suasana yang lebih akrab, tetapi tetap bermakna,” ujarnya.

Marindo berpendapat kegiatan olahraga bersama ini menjadi simbol kuatnya komunikasi yang sehat dan penuh kemitraan antara pemerintah daerah dan rekan-rekan jurnalis.

Ia menegaskan bahwa pemerintah dan jurnalis merupakan mitra strategis dalam pembangunan daerah.

“Di luar lapangan kita berdiskusi dan bertukar gagasan, di lapangan ini kita berbagi semangat dan sportivitas. Kebersamaan yang terbangun hari ini akan berdampak pada semakin kuatnya kolaborasi kita dalam membangun Lampung,” tambahnya.

Lebih lanjut, Marindo juga menyambut baik launching Ikatan Jurnalis Pemprov Football Club sebagai inisiatif positif untuk mendukung gaya hidup sehat di kalangan insan pers.

Ia menilai aktivitas jurnalistik yang memiliki ritme kerja tinggi dan dinamis membutuhkan keseimbangan melalui kegiatan olahraga.

“Dengan tubuh yang sehat dan kebersamaan yang kuat, energi untuk terus menghadirkan informasi yang akurat dan konstruktif tentu akan semakin besar,” ujarnya.

Marindo berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai ruang mempererat silaturahmi, memperkuat kekompakan, serta menjaga kebugaran bersama. 

Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas.

“Menang atau kalah adalah bagian dari pertandingan, tetapi kebersamaan dan persahabatan adalah nilai yang utama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung Abung Mamasa menjelaskan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Divisi Olahraga IJP dan mendapat dukungan penuh dari pengurus.

Ia menyampaikan bahwa turnamen ini juga membuka peluang pembinaan atlet mini soccer dari kalangan jurnalis, khususnya anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), menyusul partisipasi dalam cabang olahraga mini soccer pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) sebelumnya.

“Kita melihat potensi teman-teman jurnalis di cabang mini soccer. Ke depan, bisa saja ada yang berpeluang menjadi atlet mini soccer dari PWI yang diambil dari anggota IJP,” ujarnya.

Abung berpesan agar seluruh peserta bermain dengan semangat persaudaraan dan tidak terlalu keras selama pertandingan berlangsung.

Melalui kegiatan ini Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan yang harmonis, terbuka, dan kolaboratif dengan insan pers sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif.

BANDAR LAMPUNG – Bunda Literasi Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza melantik dan mengukuhkan pengurus Forum Literasi 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk masa bakti 2026–2030 di Gedung Pusiban, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandarlampung, Sabtu (14/2/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan gerakan literasi daerah sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Batin Wulan menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada para pengurus yang baru dilantik. 

Ia menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab yang penting sekaligus mulia dalam mendukung program pemerintah daerah.

“Literasi adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Salah satu faktor berkualitasnya SDM itu dari membaca dan menulis,” ujarnya.

Batin Wulan menekankan bahwa literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya. 

Ia menilai bahwa di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, kemampuan literasi menjadi kunci agar masyarakat mampu berpikir kritis, bijak dalam menyerap informasi, serta terhindar dari disinformasi.

Batin Wulan menekankan forum literasi di setiap kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi motor penggerak budaya literasi di daerah masing-masing.

Ia mendorong para pengurus untuk menghadirkan inovasi dan ide-ide kreatif, seperti pendirian pojok baca, penguatan taman baca, pemanfaatan perpustakaan sekolah dan ruang publik, hingga optimalisasi perpustakaan keliling.

“Gerakan literasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, serta seluruh pemangku kepentingan agar gerakan ini berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.

Batin Wulan juga mendorong pemanfaatan era digital melalui aplikasi dan platform daring untuk memperluas akses literasi bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak usia dini, pelajar, keluarga, hingga masyarakat umum.

Lebi dari itu, ia berharap Forum Literasi di 15 kabupaten/kota mampu memperkuat ekosistem literasi daerah dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Lampung yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

Sementara itu, Ketua Forum Literasi Lampung Eni Amaliah menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari semangat para pegiat literasi pasca Gebyar Literasi Nasional yang digelar pada 30 Juli 2025 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Ia menegaskan bahwa gerakan literasi adalah gerakan bersama yang selaras dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi secara mudah di mana pun berada. Pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi perpustakaan secara merata,” ujarnya.

Eni juga menyoroti pentingnya akses buku dan bahan bacaan yang merata hingga ke pelosok daerah. 

Ia mengajak seluruh relawan dan pegiat literasi di 15 kabupaten/kota untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan Bunda Literasi dalam mewujudkan Lampung yang maju melalui penguatan budaya literasi.

Selain itu, Eni menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung gerakan literas yang berkontribusi dalam penyediaan buku dan penguatan program literasi.

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyambut penuh antusias pelaksanaan acara Indonesia Berdzikir dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-18 tvOne yang digelar di Masjid Raya Al-Bakrie, Bandarlampung, Sabtu Malam (14/2/2026).

Kegiatan yang menghadirkan Ustad Abdul Somad (UAS) ini mengusung tema “Lampung Tanoh Pusako, Gham Pulang”, menggambarkan semangat kebersamaan dan kerinduan untuk kembali pada nilai-nilai keimanan serta kearifan lokal.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan rasa bangga karena Lampung dipercaya menjadi diadakannya kegiatan “Doa Untuk Negeri” tersebut.

Menurutnya, antusiasme masyarakat yang memadati masjid sejak sore hari menjadi bukti kuatnya semangat religius warga Lampung.

Ia menambahkan bahwa sebagai salah satu destinasi wisata terbesar di Sumatera, Lampung tidak hanya menawarkan keindahan pantai, tetapi juga wisata religi. 

Banyak wisatawan yang berkunjung ke Bandar Lampung turut singgah untuk beribadah di Masjid Raya Al-Bakrie, terlebih menjelang bulan suci Ramadan.

“Masjid Al-Bakrie sudah menjadi ikon dan landmark kebanggaan Bandar Lampung dan Provinsi Lampung,” ujarnya.

Dalam momentum menyambut Ramadan, Gubernur Mirza menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk memastikan kekhusyukan ibadah masyarakat. 

Ia berkomitmen Pemprov Lampung akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Kami ingin menghadirkan Ramadhan yang khusyuk, penuh kemajuan dan semangat, sehingga masyarakat Lampung dapat beribadah dengan tenang dan fokus,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-18 kepada tvOne.

Ia berharap di usia yang dinilainya sebagai usia produktif dan penuh kreativitas, tvOne terus menghadirkan inovasi dan informasi yang mencerdaskan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, dalam tausiah yang disampaikan, Ustaz Abdul Somad atau UAS mengangkat tema syukur atas nikmat usia, pentingnya istiqamah, sabar dalam menghadapi ujian, serta menjaga persatuan bangsa. 

Ia mengajak masyarakat untuk mengisi umur dengan amal ibadah, baik ibadah badan, harta, lisan maupun hati serta memperkuat dzikir sebagai penenang jiwa.

UAS juga menekankan pentingnya istiqamah dalam kehidupan, mulai dari ibadah pribadi, rumah tangga, hingga dalam menjaga keadilan dan persatuan. 

Dalam konteks kebangsaan, ia mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia dipersatukan oleh nilai-nilai Pancasila dan semangat persaudaraan.

Acara yang disiarkan secara nasional tersebut berlangsung khidmat dan penuh kehangatan dan ribuan jemaah dari berbagai kabupaten/kota di Lampung bahkan luar daerah turut hadir, mencerminkan kuatnya semangat religius sekaligus kebersamaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan nilai-nilai dzikir, kesabaran, dan persatuan yang disampaikan dapat memperkuat karakter masyarakat serta menjadi energi positif dalam membangun daerah. 

Tema “Lampung Tanoh Pusako, Gham Pulang” pun menjadi refleksi bahwa Lampung adalah rumah besar yang menjunjung tinggi warisan nilai keislaman, kebudayaan, dan kebangsaan.

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar senam bersama, aksi bersih bersih, tanam pohon, dan tebar benih ikan Stadion Sumpah Pemuda, Bandarlampung, Jumat (13/02/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sejak pagi hari tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Marindo Kurniawan, Inspektur, para Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta karyawan dan karyawati di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Senam bersama yang dihadiri ratusan peserta berlangsung penuh semangat sebagai wujud komitmen menjaga kebugaran sekaligus memperkuat soliditas aparatur.

Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih lingkungan di sekitar Stadion Sumpah Pemuda, dilanjutkan dengan gerakan penanaman bibit pohon yang diikuti seluruh jajaran kepala OPD dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Agenda berikutnya adalah penebaran benih ikan di embung sekitar kompleks Stadion Sumpah Pemuda Provinsi Lampung. Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kebersihan lingkungan, kelestarian alam, dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menginisiasi rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung melalui senam bersama, aksi bersih-bersih, penanaman pohon, serta penebaran benih ikan di kawasan PKOR Way Halim.

“Kita sudah melaksanakan senam pagi, aksi bersih-bersih, penanaman pohon, penebaran benih ikan, dan selanjutnya akan dilaksanakan lomba memancing bersama,” ujarnya.

Sekdaprov Marindo juga mengapresiasi pelaksanaan senam pagi yang dirangkaikan dengan tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia terkait gerakan lingkungan asri, termasuk kegiatan korve dan bersih-bersih.

Ia menegaskan bahwa Gubernur Lampung telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 yang mewajibkan seluruh instansi di wilayah Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan korve dan bersih-bersih. Instruksi tersebut juga ditindaklanjuti melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan menyurati bupati dan wali kota hingga tingkat kecamatan dan desa untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih setiap hari Jumat.

Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo menyampaikan rasa syukur atas kepemilikan aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa kawasan PKOR Way Halim seluas 32 hektare, yang dinilai tidak banyak dimiliki oleh daerah lain.

Ia menganalogikan kawasan tersebut dengan kawasan Gelora Bung Karno di Senayan, yang memiliki berbagai fasilitas pendukung aktivitas masyarakat, mulai dari olahraga, kegiatan ekonomi, hingga pariwisata.

Menutup arahannya, Sekdaprov Marindo menegaskan pesan Gubernur Lampung agar pengelolaan kebersihan kawasan PKOR Way Halim mendapat perhatian serius.

“Kebersihan menjadi hal yang sangat penting karena kawasan ini berada di lokasi strategis dan mudah terlihat langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Meiry Harika melaporkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti ratusan peserta dari seluruh OPD, dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis menggunakan bibit hasil kerja sama dengan pihak perkebunan.

Selanjutnya, digelar lomba memancing selama dua hari antar-OPD dengan penyediaan lebih dari 50 kilogram ikan lele, serta doorprize khusus bagi peserta yang berhasil mendapatkan ikan bertanda pita. Selain itu, dilakukan penebaran sebanyak 50.000 ekor benih ikan emas dan nila bekerja sama dengan Dinas Perikanan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam membudayakan pola hidup sehat dan lingkungan yang bersih sebagai fondasi penting dalam mendukung kinerja aparatur dan pelayanan publik yang optimal.

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyambut kepulangan Camelia (4), seorang anak dengan kebutuhan khusus (down syndrome) asal Kabupaten Pringsewu yang sebelumnya ditelantarkan di Malaysia. Penjemputan dilakukan langsung di Bandara Radin Inten II pada Selasa (10/02/2026).

​Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, yang turut menyambut kedatangan Camelia, menyatakan bahwa pemulangan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Lampung, BP3MI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.

​Wulan Mirza menjelaskan bahwa Camelia merupakan warga asli Lampung yang berasal dari Kabupaten Pringsewu. Proses pemulangannya dipantau secara ketat oleh kementerian hingga akhirnya diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

​”Hari ini, setelah dari proses yang dipantau oleh kementerian dan juga terinfokan kepada kami di Dinas Sosial juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, langsung Camelia diantarkan ke Provinsi Lampung oleh perwakilan KBRI, di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujar Wulan Mirza didampingi Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung, Kadis PPPA dan Kadis Sosial.

​Pasca ketibaan di Lampung, Camelia akan segera mendapatkan penanganan medis dan sosial guna memastikan kondisinya dalam keadaan baik. Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjuk Yayasan Bussaina sebagai lembaga yang akan memberikan pengasuhan sementara.

​”Insya Allah nanti Camelia akan diserahkan langsung ke Yayasan Bussaina yang nanti insya Allah juga akan ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Dan insya Allah nanti akan dirawat dengan kasih sayang dan juga perhatian yang ada di Yayasan tersebut,” jelas Wulan Mirza.

​Ketua TP. PKK Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya KBRI Kuala Lumpur yang telah memberikan perlindungan bagi Camelia selama berada di luar negeri. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan tumbuh kembang Camelia agar menjadi anak yang membanggakan bagi Provinsi Lampung.

Perwakilan KBRI Kualalumpur bagian Konsuler, Ni Putu Anggraeni, yang turut mengantarkan kepulangan Camelia mengatakan bahwa keberhasilan pemulangan ini merupakan buah dari komunikasi yang intensif antara pihak perwakilan Indonesia di luar negeri dengan pemerintah daerah.

​”Camelia adalah warga dari Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Orang tuanya tinggal di Malaysia sejak ia lahir, 4 tahun lalu. Dan hari ini akhirnya, berkat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, BP3MI Lampung, Ananda Camelia bisa pulang ke tanah air, bisa pulang ke Lampung dan dapat perhatian dari Pemerintah Provinsi,” tambahnya.

​Pihak KBRI berharap melalui pendampingan dari Pemerintah Provinsi Lampung, Camelia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan yang mendukung. Putu Anggraeni juga menyampaikan apresiasi atas respon cepat dari jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung.

​”Semoga Ananda Camelia sehat selalu, di sini bisa tumbuh dengan baik, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan BP3MI Lampung yang sudah membantu pemulangan Camelia,” pungkasnya. (*)

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat,  hingga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, untuk memperkuat komitmen menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Ujian Promosi Doktor Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Firsada, di Ballroom UIN Raden Intan Lampung, Kamis (12/2/2026).

Menurut Mirza, ancaman radikalisme memerlukan penanganan yang cepat dan terukur. Pengawasan, keamanan, serta langkah mitigasi harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Ancaman radikalisme memang sangat memerlukan kecepatan dalam penanganan. Dibutuhkan tingkat pengawasan, keamanan, dan mitigasi yang menjadi perhatian luar biasa,” ujar Mirza.

Ia menegaskan, di tengah era digital, keterbukaan informasi, dan dinamika sosial yang berkembang pesat, wawasan kebangsaan serta moderasi beragama menjadi benteng utama dalam menjaga persatuan bangsa.

Mirza menyebut Lampung sebagai miniatur Indonesia karena dihuni beragam agama, budaya, serta hampir seluruh suku yang ada di Tanah Air dan hidup berdampingan dalam bingkai Pancasila dan NKRI.

“Ini tidak akan mungkin terajut dengan baik ketika ada instrumen radikalisme. Bagi kami, radikalisme akan menjadi pemecah persatuan yang sudah kita jadikan fondasi dalam membangun Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan, radikalisme bukan hanya persoalan keamanan, melainkan juga persoalan sosial, budaya, dan pendidikan. Karena itu, pencegahannya tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan keamanan semata.

“Pencegahan harus melalui internalisasi nilai kebangsaan, pendidikan karakter, serta penguatan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat,” katanya 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Firsada yang meraih gelar Doktor Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam dengan disertasi berjudul “Strategi Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam Pencegahan Radikalisme”.

Menurutnya, disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan model komunikasi kebijakan, strategi pendidikan sosial, serta pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam transmisi nilai kebangsaan.

“Saya percaya, disertasi ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan dalam merancang program deradikalisasi berbasis edukasi dan budaya lokal,” ujarnya.

Mirza juga menegaskan peran strategis UIN Raden Intan Lampung sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam yang moderat, inklusif, dan berwawasan kebangsaan.

“Saya berharap UIN Raden Intan Lampung terus menjadi rumah besar moderasi beragama di Provinsi Lampung, sekaligus pusat riset dan pengabdian masyarakat yang berdampak luas,” pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah serta Tata Kelola Pelayanan Publik Tahun 2026, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/2/2026). Kegiatan itu juga dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah II, beserta jajaran.

Dalam kesempatannya, Sekdaprov Marindo menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini dilakukan KPK terhadap Pemprov Lampung. Menurut dia, pengawasan melalui MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

“Karena itu, kami harus memastikan seluruh kebijakan dan pelaksanaan program sesuai regulasi,” ujar Sekdaprov Marindo.

Ia menegaskan, pada dasarnya seluruh aktivitas pemerintah daerah telah memiliki dasar aturan yang jelas. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan implementasi berjalan sesuai tahapan dan tepat waktu.

Dalam rakor tersebut, Sekdaprov Marindo juga menyoroti capaian MCSP Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan signifikan. “Di awal, Lampung berada di peringkat 7, dan setelah divalidasi kembali Alhamdulillah kita berada di peringkat 5 level provinsi se-Indonesia. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di peringkat 20-an, ini tentu capaian yang patut disyukuri,” katanya.

Terkait pelayanan publik, Sekdaprov Marindo menambahkan bahwa Pemprov Lampung sebelumnya telah menerima penghargaan menerima predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.

“Capaian ini penting untuk menjadi penyemangat bagi kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sekdaprov Marindo menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung baru saja meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas keberhasilan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 menjadi predikat BB atau sangat baik.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Untung Wicaksono, mengatakan pelayanan publik merupakan etalase pemerintah daerah. Kualitas layanan, jelasnya, akan sangat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap integritas pemerintah.

“Kami mendorong perbaikan layanan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, agar berjalan sesuai standar dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.

Selain pelayanan publik, KPK juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bagian dari indikator MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention)

PIC Wilayah II, Rusfian, menambahkan bahwa MCSP merupakan instrumen untuk memastikan sistem tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip antikorupsi. “MCSP ini adalah upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang antikorupsi. Ibarat mesin, harus dicek dan di-maintenance secara berkala serta diperkuat,” ujarnya.

Rusfian juga menekankan pentingnya transformasi dalam pelayanan publik agar masyarakat dapat merasakan perubahan nyata. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya nilai MCP atau SPI tidak serta-merta menjadi jaminan bebas dari praktik korupsi. “Nilai MCP atau SPI yang tinggi sekalipun belum tentu bisa sepenuhnya mencegah korupsi. Karena itu, yang paling penting adalah komitmen nyata dalam pelaksanaan dan penguatan sistemnya,” jelasnya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah OPD terkait, terutama OPD yang bersentuhan langsung dengan Pelayanan Publik.

Koordinasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menjajaki peluang kerja sama di bidang perdagangan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan Atase Perdagangan, Atase Perhubungan, serta Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur dalam rangka memperkuat hubungan antarwilayah dan membuka akses pasar internasional, khususnya dengan Malaysia, di Sage Hotel, Kuala Lumpur, Kamis (12/02/2026) malam.

Pertemuan di dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Wakil Bupati Pringsewu, Inspektur Provinsi, Kepala Dinas Perhubungan, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Kepala Dinas Pariwisata, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Lampung menegaskan pentingnya kerja sama ini untuk mendorong penyerapan produk unggulan daerah, khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri olahan, agar dapat menembus pasar Malaysia.

Selain sektor perdagangan, Wagub juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja migran asal Lampung yang bekerja di Malaysia. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memfasilitasi serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan berdaya saing.

Di bidang pariwisata, Wagub turut menawarkan potensi destinasi wisata Lampung kepada mitra di Malaysia sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan memperluas promosi pariwisata daerah.

Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur menyampaikan bahwa pelaku UMKM Lampung memiliki peluang besar untuk menembus pasar Malaysia, dengan catatan memenuhi sejumlah persyaratan.

Ia menekankan pentingnya kemitraan dengan mitra lokal, peningkatan kapasitas produksi, menjaga kualitas produk, memperbaiki kemasan, serta pemahaman terhadap mekanisme ekspor-impor.

Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas antara Lampung dan Malaysia, baik melalui jalur laut maupun udara. Pengembangan infrastruktur pelabuhan dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam memperlancar arus logistik dan perdagangan.

Sementara itu, Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur memaparkan potensi besar tenaga kerja asal Lampung untuk bekerja di Malaysia, terutama di sektor-sektor strategis.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Malaysia tidak lagi memprioritaskan pekerja migran domestik, yang porsinya hanya sekitar 11 persen. Mayoritas tenaga kerja asing kini dibutuhkan di sektor perkebunan, industri pengolahan (kilang), jasa, terapis, konstruksi, dan pertambangan.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun sinergi yang berkelanjutan dengan KBRI Kuala Lumpur dalam mendukung penguatan ekspor, pengembangan pariwisata, peningkatan konektivitas, serta penempatan tenaga kerja yang berkualitas.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung di tingkat nasional maupun internasional.

Bandar Lampung – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instrumen krusial dalam mengevaluasi efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

​Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Lampung atas rampungnya pemeriksaan yang meliputi sektor strategis seperti ketahanan pangan, pengelolaan BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU), serta belanja daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

​”Bagi kami LHP BPK tentu tak hanya sekedar laporan, tapi ini adalah cermin. Cermin untuk melihat apa yang sudah baik dan terutama apa yang harus kami perbaiki ke depan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di hadapan pimpinan BPK dan jajaran pejabat tinggi pratama.

​Terkait hasil pemeriksaan, Gubernur memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan telah diambil secara serius. Ia menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK agar tingkat tindak lanjut Provinsi Lampung mampu melampaui rata-rata nasional.

Ia juga menambahkan bahwa target penyelesaian tindak lanjut diharapkan mencapai di atas 80%.

​Gubernur selanjutnya menekankan bahwa meskipun raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat penting, hal tersebut bukanlah muara akhir dari kinerja pemerintah. Fokus utama tetap pada akuntabilitas dan kebermanfaatan anggaran bagi masyarakat luas.

​”WTP bukan tujuan akhir kita tapi melainkan tanggung jawab yang harus dijaga. Pada akhirnya transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap uang masyarakat yang harus kita jaga, public trust harus kita jaga,” imbuhnya.

​Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan fungsi pengawasan oleh APIP. Hal ini dinilai penting agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

​”Kita ingin dikenal bukan hanya rajin menyusun laporan, tapi juga menghadirkan manfaat-manfaat nyata di hadapan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyerahkan tiga LHP utama yang mencakup Pemeriksaan Kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan tahun anggaran 2023 – semester I tahun anggaran 2025, Pemeriksaan Kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung, serta Pemeriksaan Kepatuhan atas pengelolaan operasional tahun 2024 – semester I tahun 2025 pada PT Lampung Jasa Utama (Perseroda).

BPK mengingatkan kewajiban pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004. Nugroho berharap, tingkat penyelesaian tindak lanjut Pemprov Lampung segera melampaui target minimal 80%.

​”Kami berharap agar hasil pemeriksaan yang baru saja kami sampaikan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ucapnya. (*)

LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, secara simbolis, melepas penerbangan perdana (inaugural flight) rute Lampung–Kuala Lumpur, Malaysia, di Bandara Radin Inten II, Natar, Lampung Selatan, Kamis (12/2/2026).

Momentum ini menandai kembalinya status Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional setelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025. Rute Kuala Lumpur menjadi penerbangan internasional pertama yang kembali beroperasi sekaligus langkah awal penguatan konektivitas global Provinsi Lampung.

Dalam acara penerbangan perdana ini juga dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Lampung, CEO Regional III PT Angkasa Pura, serta Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa momen ini menjadi tonggak kebangkitan kembali Bandara Radin Inten II sebagai gerbang internasional.

“Alhamdulillah, akhirnya hari ini Bandara Radin Inten II kembali berstatus sebagai bandara internasional. Insya Allah, status ini akan semakin mempercepat akselerasi pembangunan dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah yang kita cintai, Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa, Lampung memiliki captive market yang besar dalam sektor transportasi udara. Selain itu, terdapat sekitar 8.600 migran asal Lampung yang bekerja di Malaysia dan selama ini harus menempuh perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta atau Palembang saat kembali ke kampung halaman.

“Jika ribuan migran ini setiap tahun pulang ke Lampung, tentu kehadiran rute langsung akan memangkas biaya dan waktu perjalanan secara signifikan,” jelasnya.

Tak hanya untuk kepentingan bisnis dan komersial, penerbangan internasional ini juga memiliki potensi besar dalam mendukung pelayanan ibadah. Provinsi Lampung memiliki kuota haji sebanyak 5.827 orang dengan masa tunggu mencapai 26 tahun, serta jumlah jamaah umrah rata-rata 24 ribu orang per tahun.

“Artinya, potensinya sangat besar, tidak hanya untuk memfasilitasi konektivitas masyarakat Lampung ke berbagai destinasi, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan perjalanan ibadah,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa rute Lampung–Kuala Lumpur ini merupakan langkah strategis awal sekaligus stimulus untuk membuka konektivitas dengan destinasi internasional lainnya. Penerbangan perdana ini masih menggunakan pesawat charter dan tidak menggunakan APBD, melainkan hasil kolaborasi berbagai pihak.

Ke depan, rute Lampung–Kuala Lumpur direncanakan beroperasi secara reguler dua kali dalam seminggu, yakni setiap Senin dan Kamis. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mendorong kerja sama dengan travel agent dan maskapai untuk memperluas jaringan rute internasional serta memastikan keberlanjutan penerbangan internasional dari Lampung.

“Semoga langkah besar ini menjadi awal terbukanya lebih banyak rute internasional dan semakin memperkuat konektivitas Lampung dengan berbagai destinasi dunia,” tutupnya.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/2/2026),

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/455/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial pengisian jabatan, melainkan momentum peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

“Hari ini bukan hanya tentang pelantikan jabatan, tetapi tentang peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa perubahan. Di pundak saudara-saudara, saya titipkan harapan besar masyarakat Lampung terhadap hadirnya pemerintahan yang melayani, progresif, dan berorientasi masa depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa jabatan administrator merupakan posisi strategis dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Para pejabat yang dilantik tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pemimpin yang menentukan arah kerja, membentuk budaya organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit kerja masing-masing.

Menurutnya, Provinsi Lampung saat ini tengah bergerak menuju pemerintahan yang adaptif, digital, dan berintegritas, sejalan dengan tantangan zaman dan dinamika global. Karena itu, para pejabat administrator dituntut memiliki pola pikir visioner, keberanian berinovasi, serta kesiapan meninggalkan pola kerja lama yang tidak lagi relevan.

“Jadikan perubahan sebagai peluang untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dan pelayanan yang bermakna bagi masyarakat. Gunakan teknologi untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan memperluas jangkauan pelayanan publik,” tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya memegang teguh nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menjadi pemimpin yang menginspirasi, membangun kepercayaan, serta bekerja dengan hati dalam setiap pengabdian.

“Keberhasilan saudara dalam menjalankan amanah ini akan diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari perubahan yang benar-benar terjadi,” tambahnya.

Adapun pejabat administrator yang dilantik, yaitu :

1. Yudha Mahardika, S.T., M.M. sebagai Kepala Bidang Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
2. Ir. Andi Rinaldi, S.T., M.M., M.T. sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
3. Ir. Farokie, S.T., M.M. sebagai Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Lampung Utara dan Way Kanan) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
4. Sepriyanto, S.T., M.T. sebagai Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I (Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
5. Bobiansah Stianegara, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Ronald Andrian, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
7. Rohayat, S.STP., M.IP. sebagai Kepala Bagian Kerja Sama, Pejabat Negara dan Legislatif pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Rina Kusumawardani, S.T.P., M.M. sebagai Kepala Bidang Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
9. Ns. Septi Kurniasari, M.Kep., Sp.KMB. sebagai Kepala Bidang Keperawatan pada RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
10. dr. Asih Hendrastuti, M.Kes. sebagai Kepala Bidang Penunjang Medik pada RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
11. drg. Hellen Veranica, M.Kes. sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
12. Riyandhica Novita Ekaputri, S.STP., M.M. sebagai Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
13. drg. Titik Suarni, M.Kes. sebagai Kepala Bidang Penunjang pada RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
14. Ir. OKTRIA VIDYA VIDA, S.T., M.T.
Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
15.Ir. AHMAD BARDEN MOGNI, S.T., M.M.
Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Bandar Lampung pada
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Dengan penempatan pejabat yang kompeten di posisi strategis, diharapkan akselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung dapat terus terwujud secara berkelanjutan. (*)

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Rabu (11/2/2026).

Pertemuan ini menandai dimulainya Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Dalam arahannya, Sekdaprov menegaskan bahwa audit yang dilakukan BPK merupakan siklus tahunan yang krusial untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai regulasi. Ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif dan kooperatif selama proses audit berlangsung.

“Saya minta seluruh OPD, terutama BPKAD dan Biro Umum, untuk bersiaga dan kooperatif. Data yang dibutuhkan tim pemeriksa harus segera disiapkan agar proses ini berjalan lancar demi mempertahankan kualitas laporan keuangan kita,” ujar Sekdaprov Marindo.

Sekdaprov juga menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut terhadap temuan-temuan sebelumnya guna meminimalisir nilai materialitas yang dapat mempengaruhi opini laporan keuangan.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

2. Menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui test of control.

3. Menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Melakukan pengujian substantif pada akun-akun tertentu (test of detail balance sheet).

Adapun yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan kali ini meliputi pengelolaan Kas Daerah (Kasda), Kas BLUD, dana BOS, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja modal, hingga capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemeriksaan interim ini dijadwalkan berlangsung selama 31 hari, terhitung mulai tanggal 11 Februari hingga 14 Maret 2026. BPK berharap komunikasi yang efektif dapat terjalin antara tim pemeriksa dan entitas agar hasil pemeriksaan dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara tepat oleh pihak terkait. (*)

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan penerbangan internasional perdana rute Bandar Lampung–Kuala Lumpur yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari 2026 besok menjadi momentum penting kebangkitan konektivitas global Lampung, sekaligus menegaskan tidak ada penggunaan anggaran daerah untuk pembiayaan partisipasi individu dalam penerbangan tersebut.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan menyampaikan rasa syukur atas kembali ditetapkannya Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan status karena tidak aktifnya penerbangan luar negeri.

“Alhamdulillah, dengan berbagai macam persetujuan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan berbagai pihak terkait, Bandara Raden Inten II kembali berstatus internasional. Salah satu syaratnya adalah adanya penerbangan perdana dalam range (rentang) waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memberikan keterangan pers usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Lampung, di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/2/2026),

Ia menjelaskan bahwa penerbangan pada 12 Februari 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan maskapai dan investor terhadap potensi pasar Lampung. Oleh karena itu, Pemprov mengimbau seluruh stake holder (pemangku kepentingan), termasuk pelaku usaha, organisasi bisnis, dan masyarakat untuk turut memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Pada prinsipnya Kita tidak ada pemaksaan. Kita tidak memaksakan OPD untuk terbang, yang ada kita meminta OPD untuk mensosialisasikan kepada OPD nya, apabila ada stakeholder, pelaku usaha, atau masyarakat yang memang memiliki kepentingan atau ingin ikut, silakan mengikuti ketentuan yang berlaku,” kata Marindo.

Marindo juga menambahkan bahwa biaya ini menggunakan biaya pribadi masing-masing, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak mengeluarkan biaya perjalanan dinas luar negeri.

“Pertama kita tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri, tidak boleh kemudian situasi lagi prihatin, defisit, maka jika ada surat yang terbit itu surat yang sifatnya memgimbau untuk kita mensukseskan kegiatan ini, bukan PNS nya yang terbang, tidak harus PNS nya yang terbang, tapi mensosialisasikan kepada masyarakat, stake holder, keluarga, tetangga untuk bisa mengetahui dan ikut terbang bersama-sama ” tegasnya.

Marindo juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga mengutus beberapa perwakilan untuk menjajaki kerja sama strategis dengan mitra di Malaysia, selain Kehadiran unsur pemerintah, para pelaku usaha dan stake holder diharapkan dapat memperkuat pesan bahwa Lampung siap membuka diri terhadap peluang internasional.

Penerbangan langsung Bandar Lampung–Kuala Lumpur dinilai sebagai langkah strategis untuk memangkas biaya logistik, mempermudah mobilitas pelaku usaha, serta membuka akses wisata dan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Lampung.

Dengan kembali beroperasinya rute internasional tersebut, Lampung menegaskan komitmennya sebagai gerbang Sumatera bagian selatan yang terkoneksi secara global. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat penerbangan perdana ini sebagai investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

BANDAR LAMPUNG — Lampung kembali mengukuhkan diri sebagai gerbang internasional. Mulai 12 Februari 2026, Maskapai TransNusa akan melayani penerbangan perdana rute Lampung–Malaysia, menandai langkah konkret agar status Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional tidak kembali terdegradasi, sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, pembukaan rute ini bukan sekadar pembukaan jalur udara, tetapi strategi menghadirkan akses yang lebih mudah, murah, dan efisien bagi warga Lampung.

“Kalau bandara internasional tidak digunakan, risikonya bisa turun lagi. Karena itu penerbangan ini harus hidup, harus dipakai masyarakat. Dampaknya langsung: warga tidak perlu lagi ke Jakarta atau Medan,” kata Bambang.

TransNusa dijadwalkan membuka penerbangan reguler setiap Senin dan Kamis untuk rute Lampung–Kuala Lumpur, sekaligus melayani rute domestik Lampung–Jakarta. Dari Kuala Lumpur, penumpang juga dapat melanjutkan connecting flight ke Jeddah.

Menurut Bambang, sektor jamaah umrah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Dari Lampung, tercatat sekitar 24 ribu perjalanan umrah, yang selama ini harus melalui jalur darat dan udara berlapis.

“Sekarang jalurnya lebih singkat. Ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Bandara internasional harus terasa manfaatnya di kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Untuk memastikan rute ini berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan kunjungan ke Malaysia yang dirancang sebagai misi pembangunan, bukan perjalanan seremonial. Agenda meliputi promosi pariwisata Lampung, penjajakan kerja sama perdagangan, hingga penguatan layanan bagi pekerja migran asal Lampung.

“Kami sudah berkomunikasi dengan para migran di Malaysia. Banyak yang ingin pulang langsung ke Lampung tanpa transit Jakarta. Ini soal kemudahan dan martabat warga,” ungkap Bambang.

Pemprov Lampung juga menjadwalkan pertemuan dan diskusi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta mitra strategis di Malaysia, termasuk pelaku usaha dan asosiasi perjalanan.

Sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO), dan Perkumpulan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Indonesia (PPUI), serta para travel agent menyatakan minat terlibat, baik untuk paket wisata, umrah, maupun kerja sama bisnis lintas negara.

Bambang menegaskan, dukungan luas masyarakat menjadi kunci agar penerbangan ini berkelanjutan dan status internasional bandara benar-benar terkunci.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah atau maskapai. Kalau penerbangan ini diisi dan dimanfaatkan, maka Bandara Radin Inten II akan tetap menjadi bandara internasional yang hidup,” pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin Entry Meeting BPK Provinsi Lampung terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, beserta jajaran BPK Lampung, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam kesempatannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan awal pemeriksaan yang bertujuan membangun komunikasi efektif antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa.

“Pemeriksa membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan agar berjalan lancar serta hasilnya dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait,” ujar Nugroho.

Ia menjelaskan, pemeriksaan interim ini memiliki sejumlah tujuan, yakni memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan LKPD melalui test of control (ToC), serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, BPK juga akan melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi atau saldo akun tertentu melalui test of detail balance sheet (ToDB).

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi LKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan fokus pada sejumlah akun, antara lain kas di Kas Daerah (Kasda), kas di bendahara pengeluaran dan penerimaan, kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kas bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta kas lainnya. “Pemeriksaan juga mencakup aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan,” ujarnya.

Adapun Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 31 hari, mulai 11 Februari hingga 14 Maret 2026.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo, menyatakan kesiapan jajaran pemerintah daerah untuk mendukung penuh proses pemeriksaan. 

Ia meminta seluruh OPD, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Biro Umum, untuk kooperatif dan siaga selama masa pemeriksaan, termasuk pada akhir pekan.

Menurutnya, audit BPK merupakan siklus tahunan yang rutin dilaksanakan untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. 

Sekdaprov Marindo juga menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut atas temuan audit guna menjaga nilai materialitas serta opini laporan keuangan daerah.

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 15 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama,Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/2/2026).

Pelantikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/455/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo mengatakan bahwa pelantikan ini sebagai peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa perubahan. 

“Di pundak Saudara-saudara, saya titipkan harapan besar masyarakat Lampung terhadap hadirnya pemerintahan yang melayani, berdaya saing, dan berorientasi masa depan,” tegasnya.

Marindo menekankan bahwa jabatan administrator adalah posisi strategis dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan. 

Ia menegaskan para pejabat yang dilantik bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi pemimpin yang menentukan arah kerja, budaya organisasi, dan kualitas pelayanan publik di unit kerja-nya masing-masing.

Marindo juga menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Lampung sedang bergerak menuju

pemerintahan yang adaptif, digital, dan berintegritas, sejalan dengan tantangan zaman dan dinamika global. 

Oleh karena itu, ia berharap para pejabat yang dilantik hari ini untuk memiliki cara berpikir visioner, keberanian berinovasi, serta kesiapan meninggalkan pola kerja lama yang tidak lagi relevan.

“Jangan takut pada perubahan. Jadikan perubahan sebagai peluang untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dan pelayanan yang lebih bermakna bagi masyarakat. Gunakan teknologi sebagai alat untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan memperluas jangkauan pelayanan publik,” ujarnya.

Marindo berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk memegang teguh nilai-nilai ASN BERAKHLAK: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 

Ia menilai poin nilai-nilai ini bukan hanya pedoman, tetapi fondasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Marindo iuga berpesan untuk membangun sinergi di lingkungan kerja, memberikan ruang bagi ide dan kreativitas, serta mendorong setiap aparatur untuk memberikan kontribusi terbaiknya.

“Saya ingin Saudara-saudara menjadi pemimpin yang menginspirasi, bukan hanya mengawasi, yang membangun kepercayaan, bukan ketakutan, serta yang bekerja dengan hati, bukan sekadar memenuhi kewajiban,” tambahnya.

Marindo menilai keberhasilan dalam menjalankan amanah dan jabatan akan diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari perubahan yang benar-benar terjadi.

Ia mengucappkan selamat kepada para Pejabat Administrator yang telah dilantik. 

“Semoga amanah ini menjadi ladang pengabdian dan membawa kemajuan bagi Pemerintah Provinsi Lampung serta kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Berikut beberapa nama pejabat administrator yang dilantik :

1. YUDHA MAHARDIKA, S.T., M.M. (Kepala Bidang Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

2. Ir. ANDI RINALDI, S.T., M.M., M.T. (Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

3. Ir. FAROKIE, S.T., M.M. (Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Lampung Utara dan Way Kanan) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)

4. SEPRIYANTO, S.T., M.T. (Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I (Bandar Lampung, Pesawaran dan Pringsewu) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)

5. BOBIANSAH STIANEGARA, S.Sos., M.M. (Kepala Bidang Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)

6. RONALD ANDRIAN, S.STP., M.Si. (Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

7. ROHAYAT, S.STP., M.IP. (Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

8. RINA KUSUMAWARDANI, S.T.P., M.M. (Kepala Bidang Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka pada Dinaa Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

9. Ns. SEPTI KURNIASARI, M.Kep., Sp.KMB. (Kepala Bidang Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)

10. dr. ASIH HENDRASTUTI, M.Kes. (Kepala Bidang Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)

11. drg. HELLEN VERANICA, M.Kes. (Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung)

12. RIYANDHICA NOVITA EKAPUTRI, S.STP., M.M. (Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

13. drg. TITIK SUARNI, M.Kes. (Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung)

14. Ir. OKTRIA VIDYA VIDA, S.T., M.T. (Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonom Kreatif Provinsi Lampung)

15. Ir. AHMAD BARDEN MOGNI, S.T., M.M. (Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Bandar Lampung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas keberhasilan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 menjadi predikat BB atau sangat baik.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dari Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara SAKIP dan ZI Award 2025 di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung turut meraih penghargaan sebagai unit kerja dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Perdana Tahun 2025.

Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan tekad Pemprov Lampung untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

“Alhamdulillah ini adalah hasil kolaborasi dan kerja kolektif seluruh jajaran. Ini menunjukkan bahwa keseriusan terhadap akuntabilitas dan reformasi birokrasi terus kita perkuat,” ujar Jihan.

Ia menegaskan, capaian tersebut akan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja agar semakin berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SAKIP. Reformasi birokrasi harus terasa dalam bentuk pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,” katanya.

Menurut Jihan, penghargaan yang diterima RSJD Lampung juga menjadi wujud integritas yang diimplementasikan pada unit pelayanan.

“Ini harus menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya untuk terus berbenah dan berinovasi,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan kepada para penerima penghargaan untuk menjaga konsistensi kinerja dan integritas dengan menjaga keberlanjutan praktik manajemen kinerja yang akuntabel, transparan, dan berintegritas tinggi, seiring dengan capaian predikat SAKIP dan Zona Integritas.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat orientasi hasil dan dampak dengan menggeser fokus dari pencapaian administratif menuju kinerja yang berorientasi hasil dan manfaat nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Para penerima penghargaan diharapkan menjadi role model dan agen perubahan dengan menjadi rujukan praktik baik serta pusat pembelajaran bagi instansi lain, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam implementasi SAKIP dan pembangunan Zona Integritas,” ujar Rini.

Rini turut mendorong agar capaian tersebut direplikasi ke instansi lainnya dan terus diiringi inovasi tata kelola, sistem, dan budaya kerja agar reformasi birokrasi memberikan dampak yang semakin luas dan berkelanjutan.

“Capaian SAKIP dan Zona Integritas harus menjadi instrumen nyata untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

BANDAR LAMPUNG — Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza membuka Gebyar Mewarnai PAUD se-Provinsi Lampung, di Nuwa Baca Zainal Abidin Pagaralam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (11/02/2026).

Kegiatan yang berlangsung meriah ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, di antaranya Gramedia, Tribun Lampung, dan Agatis, serta didukung oleh pemerintah daerah setempat. Gebyar Mewarnai ini bertujuan mengasah kreativitas dan menumbuhkan kepercayaan diri anak usia dini melalui seni warna.

Dalam sambutannya, Bunda PAUD Lampung menyampaikan rasa bangga dan bahagia dapat bertemu langsung dengan anak-anak PAUD yang datang dari berbagai daerah, seperti Mesuji, Metro, Pringsewu, Bandar Lampung, hingga Bandar Jaya.

“Bunda sangat senang dan berterima kasih bisa bertemu anak-anak PAUD se-Provinsi Lampung. Dalam lomba hari ini, yang terpenting adalah semangatnya,” ujarnya di hadapan para peserta dan guru pendamping.

Ia menekankan bahwa kegiatan seperti ini penting untuk melatih kemandirian dan mendorong anak-anak mengekspresikan diri sejak dini. Anak-anak diharapkan menikmati proses mewarnai dengan rapi dan ceria, tanpa hanya terpaku pada hasil akhir perlombaan.

Selain memberikan semangat kepada peserta, Bunda PAUD Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung atas persiapan yang telah dilakukan. Kolaborasi antara instansi pemerintah, TP PKK, serta organisasi seperti Dharma Wanita diharapkan terus berlanjut guna mendukung kemajuan pendidikan anak usia dini di Lampung.

“Mudah-mudahan anak-anak bisa mengekspresikan diri lewat kegiatan mewarnai hari ini. Semangat untuk semuanya,” tambahnya sebelum secara resmi membuka perlombaan.

Sebelum rangkaian lomba dimulai, Bunda PAUD Provinsi Lampung bersama seluruh peserta mengikuti senam sehat bersama untuk membangkitkan semangat anak-anak PAUD se-Provinsi Lampung.

Di sela kegiatan, Bunda PAUD Lampung yang akrab disapa Batin Wulan, didampingi Ketua Pokja Bunda PAUD, Kepala Dinas PPPA, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, juga membacakan dongeng kepada anak-anak TK Taman Indriya Bandar Lampung yang tengah berkunjung ke Ruang Layanan Anak Bermain dan Membaca di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Kehadiran Bunda PAUD Provinsi Lampung dalam kegiatan ini menegaskan komitmen TP PKK dalam mendukung pengembangan pendidikan anak usia dini melalui pendekatan kreatif, menyenangkan, dan edukatif sebagai bagian dari upaya membangun generasi masa depan Lampung yang unggul.

Setelah kegiatan, Bunda PAUD Lampung juga turut menyambangi seminar edukasi gerakan sejuta ibu membaca nyaring di Lt. 2 Gedung Dispusip Provinsi Lampung yang mengedukasi para ibu dari peserta lomba untuk dapat bercerita dengan baik dan menarik kepada anak-anak menghadirkan pemateri dari organisasi Read Loud Lampung. 

Selain kegiatan lomba mewarnai, dalam kesempatan ini juga dilaksanakan kegiatan donor darah yang difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung. Selanjutnya Bunda Paud Lampung menyerahkan bantuan Sebanyak 30 mushaf Alquran dari Gramedia kepada TPA Darul Iman Maryati, Masjid Ilmi Darmajaya, serta Rumah Alquran Amilusshol.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dengan semangat yang sama dalam menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai demi mendukung pelestarian alam.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Koordinasi Forum DAS Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/2/2026).

Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberadaan DAS memiliki peran strategis dalam mencegah bencana seperti banjir dan kekeringan. Karena itu, berbagai program konservasi, hilirisasi, serta penyelamatan DAS terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kita sadar daerah aliran sungai harus kita selamatkan untuk mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Mitigasi bencana seperti banjir dan kekeringan harus dimulai dari upaya menjaga dan memulihkan DAS kita,” ujar Gubernur Mirza.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung memiliki misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, termasuk melalui upaya pelestarian lingkungan demi keberlangsungan generasi mendatang.

“Kami Pemerintah Provinsi Lampung punya misi meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Di dalamnya termasuk menjaga alam untuk keberlangsungan anak cucu kita. Mari kita jaga alam kita, jangan merusaknya,” tegasnya.

Menurut Mirza, manusia dan alam harus hidup berdampingan serta saling memberi manfaat. Kerusakan lingkungan, kata dia, pada akhirnya akan berdampak langsung pada manusia.

“Prinsipnya alam dan manusia hidup berdampingan, saling memberikan manfaat dan saling menjaga. Kalau kita tidak menjaga alam dan justru merusaknya, cepat atau lambat kita akan menjadi korbannya sendiri,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelamatan ekosistem, khususnya melalui program-program yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai elemen lainnya.

“Kita harus bergerak bersama dan memiliki semangat yang sama. Program penyelamatan DAS ini harus melibatkan seluruh pihak agar hasilnya optimal,” ujar Mirza.

Sementara itu, Ketua Forum DAS Lampung Slamet Budi Yuwono menjelaskan bahwa DAS memiliki fungsi vital salah satunya sebagai sumber air irigasi, terutama karena Lampung merupakan salah satu daerah penghasil pangan nasional.

“DAS berfungsi sebagai sumber air untuk irigasi di Provinsi Lampung. Sebagai daerah penghasil pangan, kita harus melestarikannya. Sebagian DAS kita sudah mulai terdegradasi, sehingga perlu diselamatkan agar tetap berkelanjutan dan mampu menjaga produksi pangan,” ujar Slamet.

Menurut Slamet, salah satu tujuan Forum DAS adalah membangun semangat masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengurangi degradasi serta mengembalikan fungsi DAS sebagaimana mestinya.

“Kita harus benar-benar bersatu padu mengembalikan lahan kritis menjadi lahan yang baik, sehingga fungsi DAS bisa kembali optimal dan lebih baik lagi,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Forum DAS akan menggelar aksi penanaman pohon yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pelajar, masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

“Rencana aksi kami adalah menanam bersama seluruh masyarakat dan stakeholder. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung serta menjaga keberlanjutan produksi pangan Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Ia menekankan agar inflasi dapat terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah lonjakan konsumsi tahunan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). Rapat ini dihadiri jajaran Forkopimda, bupati/wali kota, serta pimpinan instansi vertikal terkait.

Gubernur Mirza menyoroti pola berulang setiap tahun, di mana semangat ibadah masyarakat di bulan Ramadan selalu dibarengi dengan peningkatan konsumsi. Kenaikan permintaan ini kerap memicu lonjakan harga jika tidak diantisipasi dengan pasokan yang tepat.

“Kelihatannya cuma naik Rp 5.000 atau Rp 10.000. Tapi kalau cabai naik Rp 10.000 dikali 9,5 juta penduduk yang makan, itu nilainya puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang diambil dari kantong masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur mencontohkan komoditas daging ayam yang konsumsinya mencapai 3-4 juta ekor per bulan di Lampung. Jika harga naik sedikit saja, akumulasi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi sangat besar dan mengurangi alokasi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan.

Sebagai daerah penghasil pangan, Gubernur menegaskan bahwa stabilitas harga di Lampung harus diprioritaskan menggunakan pasokan lokal. Ia meminta dinas terkait memastikan produksi beras, cabai, bawang, daging, dan telur aman hingga pasca-Lebaran.

“Prioritasnya adalah komoditas yang ada di Lampung. Strategi kita adalah menjaga pasokan stabil dengan memprioritaskan pasokan dari dalam daerah, baru kita bawa dari luar jika kurang,” tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan agar TPID tidak hanya bekerja reaktif seperti pemadam kebakaran. Menurutnya, intervensi pasar yang dilakukan terus-menerus tanpa memperbaiki tata niaga dan distribusi hanya akan membuat pemerintah kelelahan.

Menanggapi arahan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, menyatakan telah membentuk Satgas Saber Pangan. Satgas ini fokus pada penindakan pelanggaran harga, keamanan pangan, dan jaminan mutu.

“Kami menyebutnya Saber atau Sapu Bersih. Tidak ada pengecualian lagi. Kami akan tindak tegas penimbunan, spekulasi, dan kartel yang memainkan harga,” kata Kombes Pol Heri.

Kombes Pol Heri menambahkan, Polda Lampung akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah produsen dan distributor besar mulai Selasa siang. Ia memberi toleransi kewajaran kenaikan harga maksimal 5 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dari sisi analisis ekonomi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengungkapkan bahwa secara tahunan (year on year) inflasi Lampung relatif terkendali. Namun, ia memberi catatan khusus pada inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) seperti cabai dan bawang.

“Ada fenomena surplus produksi secara tahunan, tetapi terjadi defisit di bulan-bulan tertentu. Ini tantangan distribusi dan waktu tanam yang harus diselesaikan,” jelas Bimo.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, memaparkan data konkret neraca pangan daerah. Menurutnya, stok beras, jagung, daging ayam, dan telur berada dalam kondisi sangat aman dan surplus.

“Yang menjadi perhatian adalah bawang merah dengan ketahanan stok 18 hari dan bawang putih 16 hari. Cabai rawit juga perlu diwaspadai karena tren harganya mulai naik signifikan jelang Ramadan,” ungkap Mulyadi.

Untuk menjaga ketersediaan stok, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog sangat mencukupi, yakni mencapai 170.825 ton.

“Stok ini sangat cukup, bahkan bisa sampai akhir tahun. Kami juga siap menggelontorkan beras SPHP dan melakukan operasi pasar secara masif untuk menstabilkan harga,” ujar Rindo.

Di sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, memprediksi lonjakan pemudik tahun ini akan sangat signifikan. Pihaknya telah menyiapkan skenario padat hingga sangat padat di Pelabuhan Bakauheni.

“Kapasitas penyeberangan kita meningkat dengan adanya dermaga eksekutif 2 dan kapal-kapal baru. Selain itu, Bandara Radin Inten II juga sudah kembali berstatus internasional dengan penerbangan langsung ke Kuala Lumpur,” kata Bambang.

Bambang juga menyampaikan kabar baik mengenai kehadiran taksi listrik dan penyediaan 300 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Lampung untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan saat Lebaran.

Sementara itu, dari sisi energi, Sales Branch Manager Lampung II PT. Pertamina Patra Niaga, Reiner Bontong, menjamin stok BBM dan LPG aman. Pertamina memproyeksikan kenaikan konsumsi BBM jenis Gasoline sebesar 36 persen selama masa mudik.

“Kami menyiagakan 96 SPBU yang beroperasi 24 jam dan layanan motoris untuk menembus kemacetan di jalur tol maupun arteri. Stok LPG 3 kg juga akan kami tambah fakultatifnya sebesar 11 persen,” jelas Reiner.

Menutup rapat tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh instansi membuang ego sektoral. Ia berharap kolaborasi ini membuahkan hasil nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas.

“Tujuan kita satu, memastikan masyarakat Lampung bisa beribadah dengan tenang, harga terkendali, pasokan terjamin, dan kantong pun aman,” pungkas Gubernur. (*)